Nasionaldetik.com, –Program insentif senilai Rp1 miliar yang digagas Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk para Imam Tajug dan Guru Ngaji semestinya menjadi simbol penghargaan atas dedikasi mereka dalam membina kehidupan spiritual masyarakat. Namun, niat mulia Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, justru ternoda oleh dugaan praktik tidak terpuji yang dilakukan oknum pengurus internal Komunitas Imam Tajug (KOMIT).
Beberapa Imam Tajug mengaku bahwa setelah menerima dana insentif sebesar Rp1 juta, mereka mendapat permintaan lisan dari pengurus KOMIT di tingkat bawah untuk mengembalikan sebagian uang. Nominal yang diminta bervariasi, mulai dari Rp50 ribu hingga Rp200 ribu, tanpa penjelasan resmi ataupun dasar yang jelas.
Uangnya kami terima utuh, tapi disuruh setor kembali. Tidak tahu untuk apa, yang minta juga pengurus kami sendiri,” ujar salah satu Imam Tajug yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (12/7/2025).
Kami tidak enak menolak, tapi dalam hati bertanya-tanya, ini maksudnya apa?” imbuhnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Manipulasi di Balik Niat Baik
Praktik seperti ini tak hanya menimbulkan kekecewaan, tetapi juga mencederai marwah institusi keagamaan. Ketika program insentif yang dilandasi semangat penghormatan terhadap penjaga surau justru dimanfaatkan oleh segelintir oknum untuk kepentingan pribadi, maka yang tercoreng bukan hanya nama organisasi, tetapi juga nilai-nilai yang selama ini mereka suarakan dari atas mimbar.
Ironisnya, pelaku dugaan pemotongan bukan pihak eksternal, melainkan bagian dari tubuh KOMIT itu sendiri. Mereka yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas dan nilai spiritual, justru menjadi bagian dari praktik yang merusak kepercayaan publik.
Pemerintah Daerah Dikhianati
Program insentif ini merupakan salah satu langkah konkret Bupati Kuningan dalam membangun iklim religius dan memberikan penghargaan kepada para tokoh keagamaan di daerah. Namun kini, kepercayaan itu tercoreng.
Jika praktik semacam ini dibiarkan, bukan hanya program yang akan kehilangan makna, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi keagamaan.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi telah berupaya menghubungi Ketua KOMIT Kuningan,Berinisial S S, melalui pesan WhatsApp untuk meminta klarifikasi. Namun tidak ada respons yang diberikan. Sikap diam di tengah tuduhan serius semacam ini justru menimbulkan pertanyaan lebih besar: apakah pengurus pusat mengetahui praktik ini dan membiarkannya?
Saatnya Transparansi dan Evaluasi
Sudah saatnya pemerintah daerah turun tangan. Tidak cukup hanya membangun program dengan niat baik. Pengawasan, evaluasi, dan transparansi harus menjadi pilar utama dalam pelaksanaannya. Sebab jika tidak, maka ruang kebaikan akan terus dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melihat agama hanya sebagai komoditas, bukan nilai.
Para Imam Tajug yang selama ini membimbing masyarakat dengan ikhlas, tidak pantas menjadi korban sistem yang korup. Mereka layak mendapatkan haknya secara utuh, tanpa intimidasi, tanpa tekanan, tanpa potongan.
Program keagamaan semestinya menjadi cahaya yang menerangi jalan, bukan bayang-bayang yang menyimpan gelap.
(Tim Redaksi / mulus.mulyadi )
