Nasionaldetik.com,- Ali Sopyan Wakil ketua umum Iwo. Indonesia dengan tegas mengatakan siap untuk menghadapi pihak Gerombolan pejabat Rampok uwang negara di lingkaran Pemda kabupaten Bedagai Laut ke jalur Hukum. Khusus nya pihak yang melaporkan ke Dewan Pres harus bertanggung jawab. Dalam laporan tersebut. Ali Sopyan dengan suwara lantang mengatakan Sudah waktunya Iwo.Indonesia mengambil bagian dari program persiden RI. Prabowo Subiyanto yang saat ini sedang gencar memberantas pejabat koruptor yang selalu meresahkan dan merugikan Negara. Tegas Ali Sopyan. Ada pun data yang di muat di media Rajawali news. Tersebut hasil dari temuan pemeriksaan BPK. Bukan hasil karangan awak media. Wakil ketua umum iwo.indonesia adalah pimpinan umum media Rajawali news ( Ali Sopyan ) Mendesak pihak aparat penegak hukum untuk mengusut adanya kerugian ke uwangan negara khususnya APBD / APBN di lingkaran Pemda Bedagai Laut Sejak tahun 2021 Sampai tahun 2023. dan 2024. Pasalnya terkait, Saldo Kas Pemda dan TPP ASN Tak Terbayar :
1. Saldo kas Pemda Banggai Laut per 31 Desember 2021 dilaporkan sebesar Rp.25,9 miliar,
2. Tunjangan TPP ASN untuk 42 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) senilai Rp.3 miliar tidak dibayarkan di bulan Desember 2022, dan belum cair hingga 2025.
Sehingga menimbulkan pertanyaan publik: “Ke mana anggaran tersebut menguap Terus yang kedua Bapa merujuk kepada laporan dari Bripka Laode Moane ke Kapolres. Yang membeberkan atau menjelaskan beberapa dugaan penyimpangan oleh Bupati Sofyan Kaepa, di antaranya:
1. Penyalahgunaan Dana PEN.Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bernilai miliaran rupiah diduga disalahgunakan.
2.. Penyalahgunaan Dana PDAM.
Sekitar Rp.1 miliar diduga diambil oleh suruhan bupati, lalu diantar ke Sofyan Kaepa.
3. Dana COVID-19.
Dana sebesar Rp.20 miliar (2020–2022) patut diduga diselewengkan.
4. Dana TPP PNS.
TPP sekitar Rp.46 miliar per tahun tidak dibayar penuh:
- Desember 2022
- Desember 2023
- Januari–April 2024
Hanya sebagian ASN yang menerima (sistem pilih kasih), terindikasi digunakan untuk pengumpulan dana pilkada.
5. TPP Dinas Pendidikan.
Januari–Maret 2024 dibayar, April dan Mei belum.
Di dinas lain, hanya bulan Mei dibayar.
6. Estimasi Kerugian.
Jika dirinci, total dugaan kerugian negara dari TPP tidak dibayar = ± Rp.20 miliar.
Terus yang ketiga terkait, Postur APBD & Pemangkasan TPP:
1. APBD Banggai Laut 2021: Rp.600+ miliar
2. Belanja pegawai: Rp.195 miliar
3. Dana TPP: Rp.46 miliar
April 2021, Bupati memangkas TPP 40% (Rp.18 miliar) tanpa paripurna DPRD.
Rp.16 miliar dari pemangkasan ini tidak jelas keberadaannya.
Terus yang ke empat, terkait Dana Desa Disisihkan untuk Politik
1.Dana Desa Tahap 4 cair November (harusnya Desember).
2. Bupati diduga perintahkan Kepala Desa menyisihkan Rp.15 juta per desa untuk menyuap petugas PPS agar menaikkan suara Sofyan Kaepa pada pilkada dan pileg.Terus yang kelima, terkait dugaan Pencucian Uang (TPPU).
Diduga TPPU dilakukan lewat rekening atas nama “Muh. Batrin alias La Baiti”.
Laporan tersebut telah didaftarkan ke KPK, namun belum ada tindak lanjut resmi yang diinformasikan.
SUMBER Bapak :
1. Sumber & Bukti yang bapak dapatkan, berasal dari unggahan Lusiana Putri Ahmadi, ASN di DPR RI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
2. Laporan resmi oleh anggota Polri (Bripka Laode Moane) ke Kapolres Banggai Kepulauan.
3. Mantan Kepala Inspektorat
Dalam berita yang tayang di Media Rajawalinews.online mendesak agar:
- Kejaksaan Agung RI segera mengambil tindakan hukum dan penyelidikan menyeluruh.
- KPK untuk menindaklanjuti laporan TPPU tersebut.
yang melibatkan dugaan :
1. Dana PEN
2. Dana PDAM
3. Dana COVID
4. Dana TPP ASN
5. Dana Desa
6. Dugaan politik uang
7. Pencucian uang
Tim Redaksi
