Pejabat Kominfo Banggai Laut Tolak Perintah Ilegal, Integritas Terjaga di Tengah Tanda Tanya Kinerja Pemda

Edi Supriadi

- Redaksi

Senin, 30 Juni 2025 - 03:43 WIB

40149 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Nasionaldetik.com,- Minggu, 29 Juni 2025  Sebuah tindakan patut diapresiasi dari seorang pejabat di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Banggai Laut mencuat, setelah ia menolak tegas perintah ilegal dari Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banggai Laut. Perintah tersebut, yang berpotensi merugikan keuangan negara, berkaitan dengan pembuatan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan (PPD) fiktif untuk dana penanganan stunting senilai Rp200 juta.

Insiden ini terungkap berkat informasi anonim yang diterima redaksi melalui sambungan telepon. Sumber tersebut mengungkapkan bahwa Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Laut diduga memerintahkan Kepala Dinas Kominfo untuk memanipulasi data dalam laporan PPD. Tanpa ragu, Kepala Dinas Kominfo menolak perintah tersebut, dengan tegas menyatakan bahwa tindakan itu merupakan penipuan dan pembuatan data palsu atau fiktif, yang jelas bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Penolakan ini adalah wujud nyata dari integritas seorang pejabat publik dalam menjalankan tugasnya. Keputusan Kepala Dinas Kominfo untuk menjunjung tinggi kebenaran dan menolak praktik tidak etis merupakan teladan yang patut dicontoh. Dana stunting sendiri merupakan alokasi anggaran yang sangat krusial untuk peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Upaya pemalsuan laporan terkait dana ini dapat berdampak serius pada efektivitas program dan merugikan masyarakat luas.

Peristiwa ini secara otomatis memicu pertanyaan besar mengenai kinerja dan akuntabilitas badan pemerintah lainnya di Kabupaten Banggai Laut. Jika ada upaya untuk memanipulasi laporan PPD dana stunting, tidak menutup kemungkinan praktik serupa terjadi pada laporan pertanggungjawaban program atau kegiatan lain yang menggunakan anggaran publik. Hal ini mengindikasikan adanya celah dalam sistem pengawasan internal dan berpotensi merugikan keuangan negara serta menghambat pembangunan daerah.

Baca Juga :  Skandal Tambang ilegal Konawe : Oknum Polisi MD Diduga Terima Uang Suap agar Tambang Pasir Jalan Terus

Pihak berwenang, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat, diharapkan segera melakukan investigasi menyeluruh atas dugaan perintah ilegal ini. Penting juga untuk secara proaktif memeriksa laporan pertanggungjawaban badan pemerintah lainnya. Penindakan tegas terhadap setiap penyalahgunaan wewenang dan upaya manipulasi data yang melibatkan dana publik sangat krusial untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banggai Laut.

Awak media berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu terkait tata kelola pemerintahan yang baik dan penggunaan anggaran publik yang bertanggung jawab. Kami mengimbau kepada seluruh pejabat publik untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas demi kepentingan masyarakat.

Sampai Berita ini tayang Media ini,belum bisa mengambil keterangan dari Kominfo Banggai laut,untuk keseimbangan Berita.dan tetap akan berusaha mengkonfirmasi terkait berita ini.

Tim Redaksi

Berita Terkait

Bencana Ekologis di Siuna: Perusahaan Tambang Nikel PT Bumi Persada Surya Pratama Bantai Mangrove Demi Profit, Abaikan Masa Depan Warga dan Lingkungan
Ada Apa Skandal APBD Banggai Laut: Sisa Anggaran Ratusan Miliar vs. Klaim Temuan BPK Hanya Rp30 Miliar 
Kesenjangan Mencolok Data Keuangan Banggai Laut: Realisasi APBD Puluhan Miliar, Klaim Temuan BPK (SILPA) Hanya Secuil!
Proyek Rehabilitasi Pustu Lambako Diduga Bermasalah, Transparansi Pemkab Banggai Laut Dipertanyakan
KEADILAN TERLUKA: ANAK TERSANGKA NARKOBA MENGGUGAT KEJANGGALAN HUKUM DI POLDA SULUT
ALI SOPYAN : Wakil Ketua Umum Iwo Indonesia Siap Menghadapi Tikus Pejabat Rampok Uang Negara di Pemda Bedagai Laut.
Oknum Kapolsek Kabaena Diduga Suplai BBM Subsidi ke Tambang Ilegal, APL Desak Polda Sultra Bertindak
Rajawali News Siapkan Laporan Balik ke Tipikor, Ungkap Deretan Penyimpangan Keuangan Daerah

Berita Terkait

Sabtu, 26 Juli 2025 - 23:10 WIB

Kapolres Tanah Karo Imbau Warga: Segera Lapor Jika Melihat Kebakaran Hutan, Hubungi Call Center 110

Sabtu, 26 Juli 2025 - 23:06 WIB

Sat Samapta Polres Tanah Karo Laksanakan KRYD, Wujud Nyata Antisipasi Gangguan Kamtibmas

Sabtu, 26 Juli 2025 - 23:01 WIB

Sosialisasi Ops Patuh Toba 2025, Satlantas Polres Tanah Karo Sasar Sopir Ekspedisi di Tigapanah

Jumat, 25 Juli 2025 - 21:10 WIB

Kapolres Tanah Karo Tegas Soal Karhutla: “Asap Bukan Warisan, Stop Bakar Lahan!”

Jumat, 25 Juli 2025 - 21:06 WIB

Operasi Patuh Toba 2025: Satlantas Polres Tanah Karo Tegaskan ODOL Bukan Pelanggaran Biasa, Tapi Ancaman Nyata

Jumat, 25 Juli 2025 - 21:00 WIB

Polres Tanah Karo Gelar Patroli Stasioner Antisipasi 3C dan Tindak Kejahatan Lainnya

Jumat, 25 Juli 2025 - 20:56 WIB

Sosialisasi Tertib Lalu Lintas, Satlantas Polres Tanah Karo Sasar Tukang Parkir di Jalan Abdul Kadir

Kamis, 24 Juli 2025 - 21:45 WIB

Kapolres Tanah Karo Imbau Warga: Stop Bakar Lahan, Selamatkan Masa Depan

Berita Terbaru