Nasionaldetik.com,– 17 Juni 2025 Iklim politik di Kabupaten Kebumen kembali menjadi sorotan tajam menyusul dugaan adanya praktik “ketidakdewasaan berpolitik” yang secara langsung berdampak pada pegiat sosial. Tiga nama pegiat sosial, yakni Kirana, Tono, dan Albar, disebut-sebut telah menjadi korban dari manuver politik yang dinilai “menjijikkan” dan tidak etis oleh sejumlah kalangan. Isu-isu yang berkembang ini telah memicu keresahan di tengah masyarakat Kebumen.
Pernyataan keras ini disampaikan oleh Sudjud Sugiarto, seorang tokoh masyarakat yang prihatin terhadap dinamika politik lokal. Menurut Sudjud, cara berpolitik yang ditunjukkan oleh “penguasa Kebumen” telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, merugikan individu-individu yang berdedikasi pada kerja-kerja sosial. Sudjud menegaskan, “Jika tidak siap menjadi pemimpin dan tidak siap untuk dikritisi, jangan menjadi pemimpin.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, Sudjud Sugiarto menyoroti isu keberadaan sebuah “Tim 11” yang konon dibentuk dengan tujuan spesifik: mencari-cari kesalahan atau “cela” pada kepala desa yang mendukung H. Arif Sugiyanto, yang merupakan Bupati Kebumen sebelumnya. Jika tudingan ini benar, keberadaan tim semacam ini akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi lokal dan mencederai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Pernyataan Sudjud Sugiarto ini mengindikasikan adanya polarisasi politik yang meresahkan di Kebumen, di mana perbedaan pandangan politik diduga berujung pada upaya sistematis untuk membungkam atau menjatuhkan pihak-pihak yang berseberangan. Praktik semacam ini, jika terbukti, jelas bertentangan dengan semangat demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan partisipasi publik.
Mengakhiri pernyataannya, Sudjud Sugiarto menyampaikan, “Qodarulloh… Terima kasih selama ini kami sudah bekerjasama dengan orang-orang hebat di Pemkab Kebumen. Tapi kami memilih tetap bersama H. Arif Sugiyanto dalam perjuangan selanjutnya… Kami tetap mencintai Kebumen… Kebumen tetap rumah kami.”
Pihak-pihak terkait, khususnya Pemerintah Kabupaten Kebumen dan aparat penegak hukum, didesak untuk segera memberikan klarifikasi dan menindaklanjuti dugaan serius ini. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan bahwa praktik politik yang sehat dan bermartabat dapat ditegakkan di Kebumen.
Publisher -Redaksi
