Nasionaldetik.com,— Fenomena penggunaan kendaraan berpelat nomor luar daerah (seperti BK, BM, atau B) oleh para pejabat di Aceh menuai kecaman keras. Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, menyoroti praktik yang dinilai tidak hanya merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh hingga triliunan rupiah, tetapi juga mencerminkan rendahnya loyalitas dan harga diri daerah dari kalangan elite.
Fauzan menegaskan, sangat memalukan jika para pejabat yang menikmati fasilitas dan digaji dari uang rakyat Aceh justru lebih memilih menyetor pajak kendaraan ke provinsi lain.
“Ini bukan sekadar soal plat nomor, tapi soal harga diri dan loyalitas kepada daerah. Sangat memalukan jika pejabat di Aceh justru bangga memakai plat luar, sementara mereka digaji dari uang rakyat Aceh,” kata Fauzan, Senin (6/10/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pejabat di Aceh (eksekutif, legislatif, yudikatif) dan pegawai swasta terindikasi masif menggunakan kendaraan berpelat luar daerah (BK, BM, B). Praktik ini dikategorikan merugikan PAD Aceh dan menunjukkan rendahnya komitmen mendukung daerah.
Ketua SAPA, Fauzan Adami, sebagai pihak yang menyoroti. Pihak yang disorot adalah para pejabat dan ASN di Aceh, serta pegawai swasta.
Pernyataan dirilis pada Senin, 6 Oktober 2025. Fenomena ini sendiri bersifat kronis dan berkelanjutan di lingkungan birokrasi dan sektor swasta Aceh.
Terjadi di seluruh wilayah Aceh, dengan fokus sorotan pada pejabat dan kendaraan yang beroperasi di Aceh. SAPA mencatat sekitar 40% kabupaten/kota masih banyak ditemukan pelat luar.
Penggunaan pelat luar menyebabkan pajak kendaraan disetor ke provinsi lain, merenggut potensi PAD Aceh. Diperkirakan kerugian mencapai Rp500 miliar hingga Rp1 triliun per tahun. Pejabat dinilai gagal menjadi teladan ketaatan pajak dan loyalitas daerah.
SAPA meminta para Bupati dan Wali Kota di seluruh Aceh untuk menindaklanjuti imbauan Pemerintah Aceh dengan mewajibkan mutasi plat BL bagi seluruh pejabat, ASN, dan swasta sebagai langkah awal penyelamatan potensi PAD. |
Menuntut Ketegasan Kepala Daerah
Fauzan menekankan bahwa kerugian finansial yang timbul akibat rendahnya kesadaran ini sangat vital. Dana sebesar Rp500 miliar hingga Rp1 triliun, jika terkumpul, dapat dimanfaatkan untuk program pembangunan prioritas, seperti: pendidikan, perbaikan infrastruktur jalan, penguatan ekonomi masyarakat, dan pembangunan rumah dhuafa.
“Kalau pejabat Aceh sendiri tidak mau pakai plat BL, bagaimana rakyat mau mencontoh? Jangan sampai masyarakat diminta taat pajak, tapi pejabatnya justru membangun provinsi lain dengan membayar pajak keluar daerah,” ujarnya.
SAPA mendesak agar imbauan mutasi kendaraan ini tidak hanya menjadi retorika, tetapi segera diimplementasikan secara tegas.
Penertiban harus dimulai dari jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif, diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak swasta yang bekerja di Tanah Rencong.
Ketidaktegasan para Bupati dan Wali Kota dalam menindaklanjuti imbauan ini akan dianggap sebagai bentuk pembiaran terhadap kerugian daerah.
“Sudah selayaknya para bupati dan wali kota menindaklanjuti imbauan Pemerintah Aceh agar seluruh pejabat, ASN, dan pihak swasta segera mengganti pelat kendaraan mereka menjadi BL, demi bersama-sama membangun Aceh,” tutup Fauzan.
Tim Redaksi SAPA
