Nasionaldetik.com,– Kritik keras terhadap alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) tahun 2024 yang dilontarkan oleh artis Leony Vitria Hartanti kini telah bergeser menjadi sorotan yang lebih serius. Pembukaan data anggaran fantastis untuk birokrasi, seperti perjalanan dinas Rp117 miliar, konsumsi rapat Rp60 miliar, dan suvenir Rp20,48 miliar, seolah membuka kotak Pandora yang mengungkap kelemahan tata kelola keuangan Pemkot.
Kontras mencolok antara anggaran birokrasi yang “mewah” dan alokasi yang dinilai minim untuk kebutuhan publik—termasuk klaim anggaran perbaikan jalan hanya Rp731 juta—telah memaksa Wali Kota Benyamin Davnie memberikan klarifikasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemkot berdalih bahwa anggaran besar tersebut tersebar di puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk sekolah dan puskesmas, serta bertujuan memberdayakan UMKM lokal. Namun, penjelasan ini justru dihadapkan pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengindikasikan adanya praktik yang merugikan keuangan daerah.
*Dari Anggaran Raksasa ke Temuan ‘Fiktif’ BPK*
Meskipun Pemkot Tangsel dengan bangga mengklaim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 mereka meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK mengungkap sejumlah temuan signifikan yang menguatkan keraguan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas, Sabtu 27 September 2025.
Perjalanan Dinas Fiktif dan Kelebihan Bayar. Sorotan utama publik, yakni anggaran perjalanan dinas, terbukti bermasalah. BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran sewa kendaraan untuk perjalanan dinas sebesar Rp44,8 juta. Temuan ini memperkuat dugaan adanya pengawasan yang lemah dan potensi penyalahgunaan dalam pos anggaran Rp117 miliar yang telah dikritik.
Proyek fisik di bawah standar sejumlah proyek infrastruktur dan pengadaan terindikasi tidak sesuai ketentuan, berpotensi merugikan negara dan merusak kualitas layanan publik. Kekurangan Volume Proyek Pengecatan: Ditemukan kekurangan volume pekerjaan pada proyek pengecatan senilai Rp142,3 juta.
Proyek Penanganan Banjir Tidak Sesuai Kontrak: Di Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK), proyek penanganan banjir ditemukan tidak sesuai kontrak, dengan selisih mencapai Rp42 juta. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kesiapan kota menghadapi musim hujan.
*Kelemahan Pengelolaan Dana Pendidikan dan Pengadaan*
Dana BOSP Tak Sesuai Ketentuan. Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di 12 sekolah di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) ditemukan tidak sesuai ketentuan. Ini mempertanyakan akuntabilitas penggunaan dana vital untuk pendidikan.
Pengadaan Kendaraan Sampah Tidak Kompetitif: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) disorot karena pengadaan kendaraan angkutan sampah dinilai tidak kompetitif, sebuah praktik yang berpotensi merugikan daerah karena harga yang tidak sesuai nilai pasar.
*Sorotan Tak Masuk Akal: Proyek Trotoar Rp7,1 Miliar*
Belum selesai menghadapi desakan klarifikasi anggaran 2024, publik dihebohkan dengan munculnya data baru yang kembali viral: proyek pembangunan trotoar senilai Rp7 miliar lebih tahun anggaran 2025. Papan informasi proyek dari DSDABMBK Tangsel ini menjadi perbincangan karena biaya yang dinilai tidak masuk akal untuk pembangunan trotoar sepanjang satu kilometer dengan lebar empat meter.
Meskipun proyek ini merupakan temuan baru, kemunculannya di tengah pusaran kritik anggaran 2024 memperkuat narasi publik tentang adanya pola alokasi dana yang tidak wajar dan inefisiensi anggaran dari masa ke masa di Pemkot Tangsel.
Wali Kota Benyamin Davnie dan Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan kini dihadapkan pada tantangan besar untuk tidak hanya membela LKPD yang mendapat WTP, tetapi juga menjawab tuntutan publik mengenai pertanggungjawaban atas temuan BPK dan praktik yang dianggap menjalankan konsep “Birokrasi Mewah, Infrastruktur Melarat”. Bola panas transparansi anggaran kini berada di tangan Pemkot Tangsel.
Tim Redaksi Prima
