Nasionaldetik.com,—- Sebuah pernyataan dari Wakil Ketua Koalisi Pemerhati Indonesia Raya (KAPIR), Rahmad Situmorang, secara blak-blakan menyebut bahwa isu tunjangan DPRD Sumatera Utara yang digulirkan oleh seorang tokoh adalah strategi pengalihan isu yang sengaja dibuat untuk menutupi masalah yang lebih besar. Masalah tersebut adalah proyek-proyek infrastruktur mangkrak yang terjadi pada era kepemimpinan tokoh itu sebagai Wali Kota Medan dan juga besarnya tunjangan pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkesan disembunyikan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Rahmad Situmorang dan diarahkan langsung kepada seorang tokoh politik yang tidak disebutkan namanya namun diidentifikasi sebagai mantan Wali Kota Medan. Pihak-pihak lain yang terlibat adalah pejabat OPD, masyarakat, dan aktivis mahasiswa yang menuntut transparansi dan akuntabilitas penuh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan ini dirilis pada Kamis, 11 September 2025, sebagai respons terhadap isu yang beredar sebelumnya.
Seluruh kritik dan isu ini berpusat di Medan, Sumatera Utara, yang menjadi lokasi dari proyek-proyek infrastruktur yang kini menjadi sorotan.
Secara kritis, pernyataan ini muncul karena adanya dugaan agenda politik dan standar ganda yang dipertontonkan. Tokoh tersebut dituduh sengaja “menggiring opini” publik agar fokus pada tunjangan DPRD, sementara masalah-masalah yang terjadi di bawah kepemimpinannya sendiri seperti Stadion Teladan, Islamic Center, dan proyek “lampu pocong” yang menghabiskan ratusan miliar rupiah justru diabaikan. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas dan tanggung jawab moral para pejabat publik.
Rilis ini mendesak publik untuk tidak hanya terpaku pada satu sisi cerita. KAPIR menuntut transparansi menyeluruh dengan membuka semua data tunjangan, baik di lingkungan DPRD maupun OPD. Lebih jauh, mereka menyerukan agar aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan anggaran pada proyek-proyek mangkrak tersebut. Rilis ini menekankan bahwa akuntabilitas harus berlaku untuk semua, dan publik tidak boleh dibingungkan oleh isu yang sengaja dipolitisasi.
Tim Redaksi Rizky
