Medan – Untuk mendorong agar pelaku usaha lebih memahami tanggung jawab penghormatan HAM bagi tenaga kerja dan dampak lingkungan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara turut menyebarluaskan informasi hukum dan HAM dalam kegiatan Penguatan HAM bagi Pelaku Usaha, yang dilaksanakan di Hotel Grand Central Premier Medan (11/09/2025).
Kegiatan ini dibuka secara daring oleh Plt. Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, Bapak Aditya Sarsito Sukarsono dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Wilayah Kerja Sumatera Utara dan Kepulauan Riau, Ibu Flora Nainggolan, dan Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM, Ibu Desni Manik. Sementara itu, Kepala Pusat Study HAM Universitas Negeri Medan, Bapak Majda El Muhtaj, Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I, Ibu Sevline Rosdiana Butet, Ketua Tim PSDI Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan, Ibu Dian Dewi Karmiya, dan Penyuluh Hukum Ahli Madya, Lamria Fitriani Manalu bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan ini.
Dalam kegiatan yang dihadiri oleh 56 peserta yang merupakan pelaku usaha dari perusahaan besar dan UMKM ini, Penyuluh Hukum Ahli Madya, Lamria, menjelaskan bahwa pelaku usaha berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kehidupan masyarakat, mengurangi kemiskinan, melakukan inovasi teknologi, dan menciptakan pasar-pasar yang lintas batas. Namun, risiko terjadinya pelanggaran HAM, baik dalam ruang lingkup kerjanya dapat berdampak pula kepada masyarakat di sekitarnya, termasuk permasalahan tanah dan pencemaran lingkungan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, Lamria menyampaikan hadirnya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM), merupakan acuan bagi pelaku usaha untuk kemajuan dunia usaha dengan memperhatikan pelindungan dan pemulihan HAM yang dilaksanakan melalui 3 strategi, yaitu: meningkatkan kapasitas pelaku usaha; mendorong pelaku usaha menyusun kebijakan pelindungan dan penghormatan HAM; dan mendorong pelaku usaha untuk memasukkan mekanisme pengaduan dalam peraturan internal perusahaan termasuk rantai pasoknya.(AVID/rel)
