Nasionaldetik.com,— 4 September 2025 Unjuk rasa ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK) di Kantor DPRD Deli Serdang pada hari ini bukan sekadar protes, melainkan cermin dari ketidakpuasan mendalam terhadap alokasi anggaran yang dinilai tidak pro-rakyat.
Absennya Ketua DPRD, Zakky Sahri, yang seolah “menghilang tanpa kabar” saat rakyat menuntut kejelasan, semakin menegaskan adanya jurang antara wakil rakyat dan konstituennya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aksi ini secara gamblang menyoroti ironi yang terjadi di tengah masyarakat: di satu sisi, rakyat masih bergumul dengan kemiskinan, jalan rusak, dan akses pendidikan serta kesehatan yang terbatas; di sisi lain, para wakilnya menikmati fasilitas dan tunjangan mewah, termasuk uang perjalanan dinas sebesar Rp 10,2 miliar dalam kurun waktu delapan bulan. Angka ini, yang disebut Muhari sebagai “panggilan jiwa,” adalah tamparan keras bagi akal sehat.
Lebih ironis lagi, Ketua DPRD secara pribadi menikmati Rp 1,1 miliar dari anggaran tersebut, sementara mobil dinasnya, Ford, diklaim bernilai Rp 4 miliar, menjadikannya yang termewah di Sumatera Utara.
Hilangnya Sensitivitas dan Tanggung Jawab Kejadian ini menunjukkan krisis sensitivitas dan akuntabilitas yang akut di kalangan legislatif Deli Serdang.
Tuntutan AMPK agar uang tersebut dikembalikan untuk kepentingan publik — seperti perbaikan jalan, BPJS PBI bagi warga miskin, dan pendidikan gratis — adalah esensi dari kritik ini. Sikap para pimpinan dewan yang tidak menemui massa, bahkan setelah surat pemberitahuan aksi dikirim beberapa hari sebelumnya, menguatkan persepsi publik bahwa mereka tidak peduli atau, lebih buruk lagi, menghindari tanggung jawab.
Kini, bola berada di tangan penegak hukum. Tuntutan AMPK kepada Kejaksaan Negeri Deli Serdang untuk mengusut anggaran perjalanan dinas dan LHKPN para pejabat menjadi krusial.
Jika tidak ada audit yang transparan dan tindakan tegas, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif akan semakin terkikis. Unjuk rasa hari ini, yang diakhiri dengan kekecewaan karena ketidakhadiran pimpinan dewan, adalah sinyal peringatan bahwa kesabaran rakyat sudah di ambang batas.
Tim Redaksi
