Nasionaldetik.com,– Warga Kecamatan Panimbang dan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Banten, akan menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis, 4 September 2025, di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap pencemaran lingkungan yang diduga berasal dari limbah perusahaan CV. GSM peternakan, penggemukan dan karantina sapi impor Australia yang berlokasi Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang dan perbatasan Kecamatan Sobang di antara dua kecamatan tersebut.” Rabu, 03/09/2025
Warga mengeluhkan bau menyengat dan kualitas udara yang memburuk akibat limbah kotoran sapi dari peternakan yang berada di kawasan padat penduduk. Kondisi ini telah berlangsung cukup lama dan dinilai sangat mengganggu aktivitas serta kesehatan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tokoh masyarakat setempat, Abdul Halim, menyampaikan bahwa pencemaran tersebut telah menimbulkan keresahan serius di kalangan warga. Ia bahkan menyebutkan adanya dugaan korban terdampak akibat pencemaran tersebut.
“Bau tidak sedap dan udara yang kami hirup setiap hari sangat mengganggu. Bahkan, ada warga kami yang diduga mengalami gangguan kesehatan akibat pencemaran dari peternakan sapi itu,”Ucap Halim ,Rabu 3/09/25
Halim menambahkan ,”Setelah berbagai upaya kami lakukan dan tidak mendapat respons, kami memutuskan untuk menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk tuntutan terhadap keadilan dan lingkungan yang sehat,” Imbuhnya Halim warga masyarakat sobang
Sementara itu, perwakilan mahasiswa, Entis Sumantri, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pendampingan hukum dan advokasi terhadap warga terdampak. Dialog dengan pemerintah daerah khsususnya satuan tugas (Satgas) terkait, Namun, upaya yang telah dilakukan selama kurang lebih empat bulan lamanya belum membuahkan hasil. Malahan terkesan mengabaikan nya.
“Kami sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) juga dengan DPRD kabupaten Pandeglang yang di hadiri oleh seluruh Intansi terkait bahkan kami juga melaporkan persoalan ini ke Polres Pandeglang, Polda Banten, bahkan hingga ke Mabes Polri dan DLH Banten serta Kementerian Lingkungan Hidup. Republik Indonesia Namun hingga kini, belum ada tindak lanjut yang jelas dari pihak-pihak terkait,” tegas Entis.
Lebih lanjut menurut Entis ,merasa diabaikan, dan bahkan terkesan pemerintah tidak memikirkan masyarakatnya akhirnya warga memutuskan untuk menyampaikan aspirasinya melalui aksi damai. Mereka menuntut keadilan hukum dan penanganan serius dari pemerintah serta penegak hukum terhadap dugaan pencemaran lingkungan tersebut,Tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola peternakan belum memberikan keterangan resmi terkait tuduhan pencemaran lingkungan yang dialamatkan kepada mereka.
(Suprani IWO-I)
