Nasionaldetik.com– Penderitaan warga Kampung Jati, Kelurahan Jatiuwung, Kecamatan Cibodas, kini dipertaruhkan. Banjir yang terus melanda setiap kali hujan deras turun bukan lagi bencana alam, melainkan akibat nyata dari pembiaran.
Sebuah bangunan ruko berdiri angkuh, menutup total drainase yang menjadi satu-satunya jalur air di RT 01 RW 01. Pertanyaannya, di mana tanggung jawab dan keberanian Pemerintah Kota Tangerang dalam menegakkan aturan?
Laporan warga sudah berulang kali dilayangkan kepada kelurahan dan kecamatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bahkan, anggota DPRD Kota Tangerang, H. Saiful Millah, ikut angkat bicara, menegaskan bahwa respons pemerintah sangat mengecewakan. “Kami sudah lapor berkali-kali, tapi tidak ada langkah pasti. Drainase ini tertutup tembok ruko, dan kami yang menanggung akibatnya,” ujar Saiful Millah dengan nada kecewa.
Pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa masalah ini sudah sampai ke telinga para pemangku kebijakan, namun tindakan konkret belum juga terlihat.
*Pemerintah Pilihan: Melindungi Rakyat atau Pengembang Nakal?*
Pemerintah Kota Tangerang, melalui Dinas PUPR dan Satpol PP, memiliki kewenangan mutlak untuk menindak pelanggaran ini. Penyerobotan fasilitas publik seperti drainase bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan sebuah tindakan kriminal yang berpotensi merugikan nyawa dan harta benda.
Setiap hari yang berlalu tanpa tindakan tegas adalah hari di mana Pemkot Tangerang membiarkan warganya terus menderita. Rakyat tidak butuh janji manis atau kajian bertele-tele. Mereka butuh aksi nyata. Pembongkaran paksa adalah satu-satunya solusi yang dapat mengembalikan hak warga atas lingkungan yang aman dan bebas banjir.
Jika Pemkot Tangerang terus-menerus menunda atau mencari alasan, publik akan melihatnya sebagai wujud dari ketidakmampuan atau, lebih buruk lagi, indikasi adanya perlindungan terhadap pengembang nakal. Masyarakat tidak bisa dan tidak akan menunggu lebih lama lagi. Kesabaran mereka sudah habis. Jika pemerintah gagal bertindak, kepercayaan publik akan runtuh.
Pemkot Tangerang harus memilih: apakah mereka akan berdiri tegak bersama warganya dan menegakkan hukum, atau justru membiarkan kepentingan segelintir pengusaha mengorbankan ribuan nyawa? Ini bukan lagi tentang janji, ini tentang keberanian dan integritas. Rakyat menunggu bukti, bukan basa-basi.
Tim Redaksi Prima
