Nasional detik.com,Pesawaran, Lampung – Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP) melancarkan tuduhan serius terkait dugaan penyelewengan anggaran pada 13 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas di Kabupaten Pesawaran. Temuan ini diungkap setelah AMP melakukan pemantauan mendalam terhadap realisasi anggaran kesehatan tahun 2023 dan 2024.
Rabu.13 Agustus 2025.
Mereka mengklaim menemukan kejanggalan signifikan, di mana miliaran rupiah diduga hanya dihabiskan untuk perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai, tanpa dampak nyata pada program kesehatan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua AMP, Safrudin tanjung , menjelaskan bahwa modus operandi yang ditemukan hampir seragam di 13 UPT Puskesmas. “Kami teliti program dan kegiatan mereka, dan memang banyak sekali kita temukan kejanggalan-kejanggalan,” ujarnya.
Dia menambahkan, banyak kegiatan di tahun 2023 dan 2024 yang seolah di-“copy-paste” dengan alokasi dana yang hampir sama, namun realisasinya dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Salah satu contoh mencolok adalah pada program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
Dalam sub-kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, dari total anggaran Rp145,5 juta, Rp77,55 juta di antaranya habis untuk perjalanan dinas dan Rp67,64 juta untuk belanja barang habis pakai. “Artinya, kegiatan ini hanya habis untuk dua kegiatan ini,” tegas Ketua AMP.
Kejanggalan serupa juga ditemukan pada kegiatan lain, seperti Pengelolaan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar. Dari alokasi Rp41,4 juta, seluruhnya habis untuk perjalanan dinas. “Perjalanan dinas ini ke mana? Sedangkan ruang lingkup Puskesmas hanya di kecamatan,” kata ketua AMP, mempertanyakan efektivitas anggaran tersebut.
Tingginya alokasi untuk perjalanan dinas juga terjadi pada program Pengelolaan Kesehatan pada Usia Produktif. Dari anggaran Rp30,6 juta, seluruhnya dilaporkan habis untuk perjalanan dinas. Angka ini juga terulang pada program Pengelolaan Kesehatan pada Usia Lanjut, di mana dari Rp91,2 juta, Rp33,6 juta di antaranya lenyap untuk perjalanan dinas dan sisanya untuk barang habis pakai.
Menurut ketua AMP, tingginya alokasi dana untuk perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai ini menjadi tanda tanya besar. kita menduga ada praktik fiktif atau penggelembungan biaya (mark-up) yang sengaja dilakukan. “Perjalanan dinas ke mana? Sampai menghabiskan anggaran sebesar ini? Sedangkan kita ini dapat informasi dari rekan-rekan nakes yang istilahnya kerjasama dengan Puskesmas,” ungkap ketua AMP.
Ketua AMP juga menyoroti kejanggalan pada belanja barang habis pakai. Banyak kegiatan yang tidak secara spesifik merinci jenis barang yang dibeli.
“Barang habis pakai apa yang dibeli? Ini tidak disebutkan,” jelasnya.
Kondisi ini memperkuat dugaan adanya ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana publik.
Total pengelolaan anggaran di 13 UPT Puskesmas ini mencapai miliaran rupiah. AMP menilai, realisasi anggaran yang tidak proporsional ini berdampak langsung pada pelayanan kesehatan masyarakat.
Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan justru habis untuk kegiatan administratif yang tidak jelas.
Menanggapi hal ini, Ketua AMP menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. “Kami akan terus mengadvokasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk membongkar dugaan penyimpangan ini,” tegasnya.
Ketua AMP juga meminta pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan, untuk segera melakukan audit internal dan memberikan penjelasan transparan kepada publik.
Kasus ini menjadi pukulan telak bagi tata kelola keuangan di sektor kesehatan Kabupaten Pesawaran. Publik menantikan respons dari pihak berwenang atas temuan ini, mengingat anggaran kesehatan seharusnya menjadi prioritas utama demi kesejahteraan masyarakat.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga kesehatan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran atau Dinas Kesehatan terkait temuan AMP ini. Dugaan penyelewengan ini masih menjadi sorotan tajam, dan publik menunggu langkah konkret untuk mengungkap kebenaran di baliknya.
Tim/red.
