Nasionaldetik.com,- Praktik dugaan mafia tanah yang melibatkan sejumlah oknum aparatur desa dan pihak swasta di Desa Glindah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, kini menjadi sorotan publik, Sabtu 8 Agustus 2025.
Kasus ini mencuat setelah seorang petani bernama Muanah melaporkan perampasan dokumen kepemilikan tanah (Petok D) serta penjualan lahannya secara ilegal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut hasil investigasi, kasus ini bermula saat Kepala Desa (Kades) Glindah, Sutri, diduga mengambil dokumen Petok D dari tangan Muanah. Namun, tragisnya, pengambilan dokumen tersebut dilakukan sebelum pembayaran lunas. Pj. Kepala Dusun (Kasun) Polo Molladi dan Bambang BPD juga diduga ikut terlibat dalam intimidasi terhadap korban dan keluarganya untuk membungkam kasus ini.
Investigasi juga mengungkap nama Syaiful yang disebut sebagai perantara dalam dugaan penggelapan jabatan oleh Kades Sutri. Selain itu, ada nama Agus, seorang pemborong sekaligus pemilik lahan, yang diduga sebagai otak di balik skandal mafia tanah ini.
Indikasi keterlibatan mereka semakin kuat setelah ditemukan fakta bahwa lahan pertanian milik Muanah telah diubah menjadi 12 kavling siap jual. Bahkan, dua rumah permanen sudah berdiri kokoh. Salah satu kavling bahkan telah dijual kepada warga Surabaya berinisial HN, padahal Muanah belum menerima pembayaran penuh.
Pernyataan mengejutkan datang dari Saipul, marketing proyek tersebut, yang mengakui bahwa lahan itu sudah mulai dijual meskipun belum lunas. “Memang belum lunas, tapi sudah mulai dijual,” ujarnya santai.
Muanah mengaku kecewa dan merasa dikhianati. “Kepala desa minta Petok D saya, tapi uang belum lunas. Sekarang tanah saya malah sudah dibangun jadi rumah. “Saya sudah serahkan semuanya ke kuasa hukum,” katanya.
Kasus ini dikuasakan kepada Djaka Hikmatul Aulia dan Irawan. Salah satu kuasa hukum, Gus Aulia, menegaskan bahwa tindakan ini merupakan pelanggaran hukum agraria yang serius, terutama karena melibatkan aparatur desa.
Publik mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengusut tuntas dan menyeret semua pihak yang terlibat ke meja hijau. Hingga berita ini diterbitkan, upaya mediasi yang dilakukan tim investigasi tidak membuahkan hasil. Pihak-pihak yang terlibat tidak memenuhi panggilan untuk pertemuan.
Tim Redaksi Prima
