Nasionaldetik.com,—- Kepala Desa Sumber Sari, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, kembali menjadi sorotan tajam publik. Ia diduga kuat melakukan pemalsuan data status perkawinan demi melangsungkan pernikahan siri dengan seorang wanita berinisial NS, yang kini dikabarkan mengandung anak dari hubungan tersebut.
Berdasarkan informasi yang diterima wartawan, Kades Sumber Sari yang masih memiliki istri sah, disebut-sebut telah mengklaim dirinya sebagai duda dalam proses akad nikah siri dengan NS. Klaim status duda tersebut tercantum dalam salinan surat nikah siri yang kini telah beredar luas di kalangan masyarakat, sehingga memicu gelombang reaksi dan sorotan tajam terhadap integritas moral kepala desa tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dugaan makin menguat ketika beredar pula salinan surat kontrol kehamilan atas nama NS dari salah satu klinik di Kota Pekanbaru, yang menunjukkan bahwa kehamilan NS telah memasuki usia sekitar 4 bulan. Dokumen itu memperkuat informasi bahwa hubungan antara Kades Sumber Sari dan NS telah menghasilkan kehamilan, meski dilakukan di luar pernikahan resmi yang diakui negara.
“Ini bukan persoalan pribadi semata. Kalau benar memalsukan data dan menutupi pernikahan secara diam-diam padahal masih punya istri sah, itu mencederai etika dan kepercayaan masyarakat,” ungkap seorang tokoh masyarakat yang diketahui sebagai anggota BPD desa Sumber Sari yang meminta agar kasus ini diselidiki lebih dalam.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kecamatan Tapung Hulu, Dinas PMD Kabupaten Kampar, maupun Dinas Dukcapil belum memberikan keterangan resmi. Bila terbukti melakukan pemalsuan data administrasi negara, Kades Sumber Sari dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 263 dan 264 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara hingga 8 tahun, serta UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dengan ancaman denda dan kurungan.
Untuk menggali kebenaran tersebut, media mencoba mengkonfirmasi kepada desa Sumber Sari melalui Chat WhatsApp Pribadi miliknya guna memastikan desas – densus dikalangan masyarakat serta kebenaran salinan dokumen yang dimiliki wartawan, namun sangat disayangkan,Ia lebih memilih bungkam daripada memberi keterangan sebagai asas praduga tidak bersalah yang menjadi haknya.
Dalam hal ini, media akan terus menelusuri dan mengonfirmasi berbagai dokumen yang telah beredar serta menanti sikap resmi dari instansi pemerintah terkait. Skandal ini menjadi ujian besar atas kredibilitas dan moralitas pemimpin desa dalam menjaga kehormatan jabatan dan kepercayaan rakyat.
Tim Redaksi (Pajar Saragih)
