JABAR – Nasionaldetik.com – DPP DePA-RI pada hari ini Jumat (25/7/2025) menyelenggarakan pelantikan Ketua DPD DePA-RI Jawa Barat dan pengurus DPC-DPC Se-Jawa Barat. Pelantikan yang digelar di Hotel Sutan Sorean, Bandung, Jawa Barat ini memiliki tema “Penguatan Peran Strategis Organisasi Advokat DPD DePARI Hadir di Tengah Masyarakat Jawa Barat”.
Pelantikan Dr. Aulia Taswin S.H., M.H sebagai Ketua DPD DePA-RI masa bakti 2025-2020 ini tertuang dalam surat keputusan dengan nomor : 018/SKEP/DPP-DePA-RI/2025. Dengan struktur sebagai berikut :
Ketua : Aulia Taswin S.H., M.H
Wakil Ketua : Angga Kurniawansyah S.H
Sekretaris Daerah : Budi Kusniawan
Wakil Sekretaris Daerah : Arif Yudha Irwanto S.H
Bendahara : Ema Yuli Astuti S.H
Wakil Bendahara : Dhia Taufiqa S.H
Departemen
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Departemen SDM dan Sertifikasi : Asep Hermawan S.H
Ketua Departemen Organisasi dan Keanggotaan : Wihelmus Soumeru S.H., M.H
Ketua Departemen Pembelaan Anggota dan Bantuan Hukum : Luthfy S.H
Ketua Departemen Kajian Hukum dan Perundang-undangan : Efrin Sando Libes S.H
Ketua Departemen Pemberitaan dan Media Massa : Achmad Sodikin S.H
Ketua Departemen Pemberdayaan Keluarga, Perempuandan Anak : Sri Yuliati S.H
Ketua Umum DPP DePA RI Pusat, Dr.TM Luthfi Yazid,S.H.,LL.M mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru. Ia berharap dengan adanya pembaharuan kepengurusan tersebut dapat lebih berkembang di seluruh wilayah Jawa Barat.
“Selamat Kepada pengurus yang baru ya karena mereka diharapkan untuk mengembangkan di sini (Jawa Barat), karena di sini kan bukan hanya Bandung Kabupatennya, itu macam-macam ada Indramayu ada Tasik ada Ciamis ada Kuningan Majalengka ada kalau Karawang sudah tadi kemudian ada Bogor Garut kalau enggak salah ya nah itu saya harapkan bahwa mereka akan mengembangkan Depari ke daerah tersebut. Dan saya harap bahwasanya teman-teman pengurus itu bisa kemudian mengkader merekrut para advokat yang punya komitmen untuk menegakkan hukum menegakkan keadilan,” imbuh Ketum DPP DePA-RI dalam sambutannya.
Luthfi juga mengingatkan untuk selalu menjaga integritas dengan menjauhi dari perilaku sebagai mafia hukum.
“Jadi bukan semata-mata mencari uang karena uang itu nanti pasti akan datang dengan sendirinya asal kita bekerja secara profesional mereka menjaga integritas jangan sampai terlibat menjadi mafia hukum sudah bnyak contoh nya yang terlibat mafia hukum.yng akhirnya dintangkap KPK kita harus JD contoh sebagai sebuah organisasi advokat,” tuturnya kembali.
Pelantikan DPC DePA-RI Bogor, masih dikatakannya, Karawang Bandung Raya kurang lebih 4 atau 5. organisasi advokat itu adalah profesi mulia. “Jadi jaga kemuliaan profesinya tersebut dan tidak terlibat di dalam perkara Pat gulipat kasus karena tambah rusak nanti kalau kita supaya advokat ikut merusak hukum gitu loh, jadi kita kan penegak hukumnya advokat bersama-sama jaksa polisi hakim dan semua pada hukum itu kita berjuang mewujudkan pesan dari undang-undang dasar 45,” tegasnya.
Ditempat yang sama, dalam sambutannya Ketua DPD DePA-RI Jawa Barat, Dr. Aulia Taswin S.H., M.H terpilih menyapa ketua DPP DePA-RI, serta para tamu undangan.
“Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat DePA-RI beserta jajaran, Dewan Pembina dan Dewan Penasehat DePA-RI, Para senior, sahabat sejawat advokat, serta seluruh tamu undangan yang saya muliakan. Antara lain, yang Mulia Bapak Dr. Sugiyanto, SH., MH, Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung RI Mbak Ari, Ketua LBH Awalindo Jawa Tengah Mbak Firoh, Ketua LBH Awalindo Sleman, Yogjakarta Bang Uking, Ketua LBH Awalindo Bogor Timur Bang Hendrik, Ketua LBH Awalindo Kota Tangerang, Banten Bang Cardy, Ketua LBH Awalindo Jakarta Aa Ginanjar Aulia, Ketua LBH Awalindo Bandung Aa Dedy Koesnady, Ketua LBH Awalindo Sukabumi,” ucap Aulia Taswin dalam sambutannya. Jumat (25/7/2025).
Tak lupa ia juga memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa (YME) atas terselenggaranya acara pelantikan tersebut.
“Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir bersama dalam acara pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah DePA-RI Jawa Barat dan DPC Bandung Raya, DPC Bekasi Raya, DPC Karawang, DPC Bogor Raya pada hari yang berbahagia ini,” ujarnya kembali.
Dr. Aulia Taswin mengatakan bahwa acara pelantikan tersebut bujan sekadar seremonial, akan tetapi menjadi start dimana dimulainya sebuah komitmen dan rasa tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan tentang hak asasi manusia.
“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan titik awal dari sebuah komitmen dan tanggung jawab besar. Tanggung jawab untuk memperkuat peran advokat sebagai penegak hukum, pelindung hak asasi manusia, serta penyeimbang keadilan di tengah masyarakat,” tuturnya.
Aulia juga menyampaikan beberapa pesan yang perlu diketahui oleh para pengurusDPD DePA-RI Jawa Barat maupun DPC-DPC se Jawa Barat.
“Peran strategis organisasi advokat DePA-RI Jawa Barat di tengah masyarakat sebagai organisasi advokat yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan profesionalisme, DePA-RI Jawa Barat memiliki peran yang sangat vital di tengah masyarakat. DePA-RI bukan hanya sekadar wadah profesi hukum, tetapi juga merupakan motor penggerak perubahan sosial yang bertugas membumikan nilai-nilai hukum di tengah kehidupan masyarakat,” imbuhnya.
Masih dikatakannya, DePA-RI hadir untuk menjadi mitra kritis dan solutif dalam berbagai dinamika hukum yang dihadapi warga. Mulai dari memberikan penyuluhan hukum, pendampingan kasus, hingga advokasi kebijakan publik yang berpihak pada keadilan sosial. Dengan pendekatan yang humanis dan berbasis pada nilai-nilai konstitusi, DePA-RI berkomitmen untuk menjadi pelindung hak-hak sipil masyarakat, terutama kelompok yang lemah secara sosial dan ekonomi.
“Lebih dari itu, organisasi ini diharapkan mampu mendorong budaya hukum yang progresif, menanamkan kesadaran hukum sejak dini, dan mengikis buta hukum yang masih menjadi tantangan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Peran ini menjadi semakin penting ketika melihat kondisi hukum yang kadang timpang di mana suara yang lemah seringkali terpinggirkan,” sambung Aulia.
Dirinya berharap dengan kolaborasi dari lembaga lain, maka akan memperkokoh kekuatan kolektfif dalam mengawal demokrasi dan penegakan hukum yang berkeadilan.
“Melalui sinergi antara struktur organisasi, jejaring pengacara, dan kolaborasi dengan lembaga lain, DePA-RI Jawa Barat dapat menjadi kekuatan kolektif yang mengawal demokrasi dan penegakan hukum yang berkeadilan, mulai dari kota besar hingga pelosok desa. Kita semua memahami bahwa tantangan masyarakat dalam mengakses keadilan semakin kompleks. Masih banyak saudara-saudara kita yang tidak memiliki pemahaman hukum, tidak tahu harus ke mana mencari bantuan hukum, bahkan merasa takut menghadapi sistem hukum itu sendiri. Di sinilah letak pentingnya kehadiran kita para advokat yang tergabung dalam DePA-RI sebagai jembatan antara hukum dan keadilan substantif,” ujarnya.
Dirinya juga mengingatkan, sebagai organisasi profesi yang progresif, kita tidak boleh hanya reaktif, melainkan harus menyusun langkah-langkah sistematis dan terencana melalui program-program jangka pendek, menengah, dan panjang.
Berikut Beberapa Program Kerja Pendek, Menengah, dan Panjang
1. Program Jangka Pendek (3–6 bulan ke depan)
– Layanan konsultasi hukum gratis secara berkala, baik secara fisik maupun daring,
– Penyuluhan hukum di komunitas masyarakat, sekolah, dan tempat ibadah, – Pembentukan tim advokat siaga untuk respon cepat terhadap permasalahan hukum mendesak,
– Penguatan media sosial dan kanal informasi hukum untuk edukasi publik.
2. Program Jangka Menengah (6 bulan – 2 tahun)
– Kerjasama dengan pemerintah daerah dalam program bantuan hukum berbasis
APBD,
– Pengembangan Posko Advokasi di setiap kabupaten/kota di Jawa Barat,
– Pelatihan paralegal lokal dari unsur masyarakat sebagai mitra advokat, – Pendampingan strategis terhadap kelompok rentan seperti buruh, perempuan, anak, petani, dan penyandang disabilitas.
3. Program Jangka Panjang (2 – 3 tahun ke depan)
– Pembentukan pusat data dan riset hukum yang berbasis kebutuhan masyarakat, – Advokasi pembentukan regulasi daerah (Perda) tentang akses bantuan hukum gratis,
– Membangun platform digital pelayanan hukum berbasis teknologi,
– Regenerasi advokat muda yang memiliki integritas, kepedulian, dan kapasitas advokasi publik.
Penguatan Peran Advokat melalui Program Bantuan Hukum yang Terstruktur dan Berkelanjutan”
4. Arah Strategis Khusus: Mendorong Pembentukan Mahkamah Desa dan Pos Bantuan Hukum Desa.
Ketua Umum LBH Awalindo ini juga menuturkan bahwa dalam kerangka pembangunan hukum yang berpihak kepada masyarakat akar rumput.
“Kami memandang perlunya langkah progresif berupa pembentukan Mahkamah Desa dan Pos Bantuan Hukum Desa (Posbakumdes) di seluruh pelosok Jawa Barat. Hal ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan bahwa setiap warga, tanpa memandang letak geografis atau status sosialnya, dapat memperoleh akses keadilan secara nyata,” ujarnya.
“Mahkamah Desa bukanlah lembaga yudisial dalam arti formal, namun merupakan bentuk penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan substantif. Mahkamah Desa dapat menjadi ruang musyawarah, mediasi, dan rekonsiliasi yang efektif, cepat, dan dekat dengan masyarakat,” sambung Aulia.
Sementara itu, masih kata Aulia, Posbakumdes adalah garda terdepan layanan bantuan hukum tingkat desa, yang bertujuan untuk:
– Memberikan edukasi hukum dasar kepada warga desa,
– Menyediakan pendampingan hukum awal terhadap masalah hukum yang dihadapi masyarakat,
– Menjadi simpul informasi dan advokasi hukum yang menjembatani antara warga dan lembaga hukum formal.
“Kita ingin membangun sistem hukum yang tidak lagi elitis, tetapi membumi; tidak lagi jauh dari rakyat, tetapi hadir di tengah-tengah mereka. Mulai dari pusat kota hingga pelosok desa, keadilan harus bisa dijangkau oleh setiap anak bangsa. Inilah saatnya DePA-RI Jawa Barat menjadi pelopor transformasi hukum dari desa untuk Indonesia,” terangnya.
Diakhir, dirinya menyertakan suatu pernyataan yakni, Kita adalah bagian dari perubahan. Kita adalah suara bagi mereka yang tak terdengar Kita adalah harapan bagi mereka yang tak punya jalan. Sebagaimana dikatakan oleh Cicero, “Salus Populi Suprema Lex Esto” – keselamatan rakyat harus menjadi hukum yang tertinggi.
(Red/Adi)
