Tulungagung, Nasionaldetik.com– Pemerintah Kabupaten Tulungagung terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada rakyat. Hal ini terlihat dari kehadiran Bupati Tulungagung, H. Gatut Sunu Wibowo, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung yang digelar di Ruang Graha Wicaksana, Senin (21/07/2025), guna menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam pidatonya, Bupati Gatut Sunu menekankan bahwa tahun 2025 merupakan momentum penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial masyarakat, di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung. Perubahan APBD dilakukan sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika ekonomi serta optimalisasi terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
“Setiap rupiah dalam APBD harus dikelola dengan bijak dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Gatut Sunu dengan tegas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam Perubahan APBD 2025 akan memprioritaskan belanja daerah pada sejumlah sektor strategis, seperti:
Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi kerakyatan, Penyediaan dan perbaikan infrastruktur, Pembangunan sosial kemasyarakatan, Penguatan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, Peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik, Perlindungan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan pelestarian budaya
Langkah ini diharapkan tidak hanya mampu menjawab tantangan pembangunan saat ini, tetapi juga menjadi fondasi kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di masa depan.
Pada akhir rapat, Bupati Gatut Sunu secara resmi menyerahkan dokumen Rancangan Perubahan APBD 2025 kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung untuk selanjutnya dibahas dan disahkan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami berharap proses pembahasan nanti dapat berjalan dengan cermat, cepat, dan produktif demi kepentingan masyarakat Tulungagung secara menyeluruh,” tutup Bupati.
Rapat paripurna ini menjadi bukti bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan di Kabupaten Tulungagung. (Ev)
