Nasionaldetik.com,- Notulensi 1 ;
Demokrasi politik adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Dalam demokrasi politik, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik, termasuk dalam memilih pemimpin dan menentukan kebijakan negara. Demokrasi politik juga menekankan prinsip-prinsip seperti kesetaraan, keadilan, kebebasan, dan partisipasi yang luas dari warga negara.
Informasi mengenai proses pengambilan keputusan politik dan kebijakan pemerintah kabupaten Jombang harus terbuka dan dapat diakses oleh rakyat. Termasuk keterbukaan informasi terkait APBD, diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi terkait kebijakan publik, termasuk pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Notulensi 2 ;
Kabupaten Jombang saat ini mengalami situasi perekonomian yang sangat tidak baik-baik saja, semua kalangan mengamini bahwa kondisi perekonomian kita tidak baik-baik saja.
Kelompok menengah bawah ini sudah terlebih dulu terjerambab dalam kelompok miskin baru. Dari dunia usaha, jeritan akan kebutuhan cash juga terdengar. Kemungkinan kas yang mereka miliki hanya bisa untuk bertahan hidup keseharian.
Dari masyarakat miskin hingga kelas menengah, pelaku usaha kecil dan besar, semua berharap pada uang dari kantong pemerintah. Wajar, sebab di tengah krisis hanya pemerintahlah yang memiliki infrastruktur guna mengelola sumber daya yang ada demi memenuhi kebutuhan yang ada.
Notulensi 3;
Pendidikan berbasis kapitalisme masih dirasakan para wali murid di kabupaten Jombang, merujuk pada penerapan prinsip-prinsip ekonomi kapitalis dalam sistem pendidikan, di mana pendidikan diperlakukan sebagai komoditas atau barang dagangan. Hal ini dapat mengarah pada prioritas keuntungan oleh lembaga pendidikan, persaingan yang tidak sehat, dan ketidaksetaraan akses pendidikan.
Pendidikan berbasis kapitalisme menghadirkan tantangan serius bagi kualitas dan pemerataan pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi yang dapat memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi sarana pemenuhan hak asasi manusia dan pembangunan bangsa, bukan hanya alat untuk akumulasi keuntungan.
Pemerintah kabupaten Jombang perlu memiliki peran yang kuat dalam mengatur dan mengawasi sistem pendidikan agar tidak sepenuhnya dikuasai oleh logika pasar.
Tim Redaksi
