Nasional detik.com,PESAWARAN, LAMPUNG – Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP) melancarkan kritik tajam terhadap rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran yang kembali mengajukan pinjaman sebesar Rp 80 miliar kepada Bank BJB Jawa Barat pada tahun 2025. Pinjaman ini diduga akan digunakan untuk menutupi defisit anggaran yang terus membengkak.
Ketua AMP, Saprudin Tanjung, mengecam keras rencana tersebut, menyebutnya sebagai “langkah konyol dan panik” yang justru akan menjerumuskan serta menghambat percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Pesawaran.
Tanjung menilai, pengalaman pinjaman sebelumnya dengan nilai serupa tidak menyelesaikan persoalan, melainkan justru memperparah kondisi keuangan Pemkab.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya anggap rencana Pemkab yang mau ngutang lagi itu sebagai langkah konyol dan panik, bukan sebagai penyelesaian untuk mengatasi penyakit defisit akutnya,” tegas Tanjung pada Rabu (16/7/2025).
Menurut Tanjung, defisit keuangan Pemkab Pesawaran saat ini bukan semakin pulih, melainkan kian memburuk. Ia mendesak Pemkab untuk lebih fokus pada upaya mendongkrak dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melakukan efisiensi dengan mengurangi keperluan yang tidak penting dan prioritas, serta memberdayakan secara optimal kinerja Pansus PAD yang akan dibentuk.
Sebagai contoh langkah yang tidak efisien, Tanjung menyoroti penggunaan kendaraan dinas (randis) baru dan mewah oleh para pejabat Pemkab, padahal sebagian besar kendaraan lama masih layak pakai. “Sangat ironis, kan, pejabatnya pakai fasilitas mewah, BPJS rakyatnya sampai enggak terbayar, ini kan kacau!” tukasnya.
“Solusinya biar Pemkab enggak ngutang lagi, ya diupayakan dan tingkatkan saja secara optimal PAD dan hilangkan atau kurangi saja kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremoni, yang enggak penting dan prioritas itu,” tegas Tanjung.
Ancaman Aksi Massa,Saprudin Tanjung menyatakan bahwa AMP tidak akan tinggal diam jika Pemkab Pesawaran tetap memaksakan rencana pinjaman tersebut. Pihaknya mengancam akan menggelar unjuk rasa sebagai bentuk komitmen menyuarakan aspirasi rakyat Pesawaran.
“Kita akan demo Pemkab jika tetap akan merealisasikan pinjaman yang kita nilai enggak ada pentingnya bagi rakyat itu,” ancamnya.
AMP juga menyatakan sejalan dengan pernyataan Fraksi PAN Pesawaran yang mempertanyakan urgensi pinjaman Rp 80 miliar tersebut. Rencana pinjaman ini tercantum dalam Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 yang dibahas di Paripurna DPRD Pesawaran pada Senin (14/7/2025).
“Ya, kita sangat mendukung sekali pernyataan dari Fraksi PAN yang menyoal urgensinya Pemkab melakukan peminjaman tanpa didahulukan upaya melakukan efisiensi dan upaya peningkatan PAD,” pungkas Tanjung.
Pewarta : P.Tambunan/tim/red.
