Penuhi Syarat Kelayakan, Bupati Ipuk dan Menteri Sosial Teken MOU Pelaksanaan Sekolah Rakyat

edisupriadi

- Redaksi

Jumat, 11 Juli 2025 - 19:58 WIB

4050 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Nasionaldetik.com,- Kementerian Sosial menyatakan Kabupaten Banyuwangi telah siap menggelar Sekolah Rakyat dan mulai dilaksanakan, Senin (14/7/2025). Ini ditandai dengan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Kesepakatan itu berisi kerjasama teknis pelaksanaan Sekolah Rakyat. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan, Banyuwangi termasuk daerah yang awal menggelar Sekolah Rakyat karena telah memenuhi seluruh kelayakan, baik dari sisi infrastruktur, kesiapan siswa, maupun tenaga pendidik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dari hasil asesmen Kementerian PU, Banyuwangi dinyatakan layak sebagai Sekolah Rakyat rintisan,” kata Gus Ipul.

Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu menjelaskan, ada dua jenis Sekolah Rakyat yang didirikan Kemensos, yakni Sekolah Rakyat rintisan dan Sekolah Rakyat permanen.

Sekolah Rakyat rintisan merupakan sekolah yang menggunakan aset yang dinyatakan layak oleh Kementerian PU. Seperti menggunakan gedung Kemensos, atau menggunakan gedung kementerian/lembaga lain yang dinyatakan layak.

Baca Juga :  PENDAPAT HUKUM DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERSATUAN ADVOKASI INDONESIA (DPN-PERSADIN) UNTUK DEMOKRASI INDONESIA 

“Termasuk gedung-gedung atas usulan dari pemerintah daerah, universitas, atau lainnya yang kemudian dinyatakan layak oleh Kementerian PU,” terangnya.

Gus Ipul menjelaskan selain di Banyuwangi, Sekolah Rakyat rintisan akan dimulai di 63 daerah serentak 14 Juli 2025. Sementara 37 daerah lainnya menyusul pada akhir Juli karena menunggu penyelesaian sarana dan prasarana.

Total dari Sekolah Rakyat rintisan diikuti 9.755 siswa, 1.554 guru, dan 3.390 tenaga pendidik. “Alat belajar sudah kita coba simulasi. Secepatnya kita didistribusikan ke masing-masing titik (Sekolah Rakyat),” kata dia.

Sementara Sekolah Rakyat permanen, Kemensos bersama Kemen PU akan membangun sekitar 100 sekolah rakyat permanen, yang rencananya akan dimulai September 2025. Gedung tersebut nantinya berkapasitas 1.000 siswa per sekolah, mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Baca Juga :  Paralegal Sebagai Jembatan Akses Hukum: Kontribusi POSBAKUMADIN bagi Keadilan Sosial

Gus Ipul mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Bahkan tertuang dalam Inpres No. 8 Tahun 2025 untuk optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Sekolah Rakyat adalah strategi besar Bapak Presiden Prabowo untuk memperluas akses pendidikan dan menyiapkan generasi emas tahun 2045,” ujar Gus Ipul.

Sementara Bupati Ipuk mengatakan Sekolah Rakyat Banyuwangi digelar di gedung eks Balai Diklat PNS di Desa Tamansari, Kecamatan Licin. Gedung tersebut telah direnovasi untuk difungsikan sebagai sekolah dan asrama.

“Kami pilih Balai Diklat karena struktur dan fasilitasnya sudah mendekati sekolah berasrama. Kini telah direnovasi oleh Kemen PU,” ujar Ipuk.

“Pemkab Banyuwangi juga telah menyiapkan guru dan tenaga kependidikan dari ASN dan PPPK yang kompeten. Namanya sudah kami kirim ke pusat, sesuai permintaan Kemensos,” tambahnya.

Tim Redaksi

Berita Terkait

BEM PTNU: Hari Tani : Petani untuk Indonesia Bukan untuk Oligarki
Kecam Pencabutan Kartu Liputan CNN Indonesia, PPWI Desak Presiden Pecat Kepala BPMI
PNIB: Intoleransi, Anarkisme Khilafah Terorisme Di Indonesia Tak Akan Pernah Usai, Selagi Corong HTI Khilafah Terorisme Masih Diberikan “Previlege” Oleh Polri
Taruna/i STPN Bangga Ikut Berperan dalam Upacara Peringatan HANTARU 2025 di Kementerian ATR/BPN
Upaya Jalankan Reforma Agraria yang Pro Rakyat, Menteri Nusron: Kami Belum Teken Satu pun Perpanjangan HGU
Refleksi 65 Tahun UUPA, Percepatan Layanan Jadi Pekerjaan Utama Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan Berikan Dampak Nyata terhadap Penambahan Nilai Ekonomi di Indonesia
Pembangunan Harus Berkeadilan, Menteri Nusron: Reforma Agraria Jawab Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah

Berita Terkait

Senin, 29 September 2025 - 20:32 WIB

Polres Tanah Karo Terima Kunjungan Tim Supervisi Direktorat Samapta Polda Sumut

Senin, 29 September 2025 - 20:28 WIB

Patroli Dialogis, Sat Samapta Polres Tanah Karo Tekan Potensi Gangguan Kamtibmas

Senin, 29 September 2025 - 20:24 WIB

Cuaca Ekstrem, Polsek Tigabinanga Evakuasi Pohon Tumbang Yang Halangi Jalan

Senin, 29 September 2025 - 20:19 WIB

Road To Kapolres Tanah Karo Cup 2025, Meriahkan Lomba Burung Berkicau di Kabanjahe

Minggu, 28 September 2025 - 20:18 WIB

Sat Samapta Polres Tanah Karo Intensifkan Patroli Dialogis, Cegah 3C di Pusat Keramaian

Minggu, 28 September 2025 - 20:12 WIB

Polres Tanah Karo Imbau Kepada Masyarakat, Waspada Aksi Curanmor

Minggu, 28 September 2025 - 19:44 WIB

Dorong RDTR Berastagi, Bupati Karo Hadiri Rakor Lintas Sektor di Jakarta

Minggu, 28 September 2025 - 00:57 WIB

Belum Cair, Ini Penjelasan Pemkab Karo soal Siltap dan Tunjangan BPD Desa Kuta Gerat

Berita Terbaru