Wurja: Kades Jangan Sekali-Kali Bikin Aturan Sendiri

ABDUL GHOFUR

- Redaksi

Kamis, 10 Juli 2025 - 11:47 WIB

4051 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Brebes//nasionaldetik.com – Kembali, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kabupaten Brebes menggelar Forum Grup Discusion (FGD) bagi kepala desa (Kades) se wilayah utara Brebes. Sebanyak 97 Kades di lima kecamatan, yakni Kecamatan Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tanjung dan Kecamatan Losari. Mereka diberi pemahaman tentang tata kelola pemerintah desa dan pendampingan hukum di Grand Dian Hotel Brebes, Rabu (9/7/2025).

Saat membuka acara, Wakil Bupati Brebes Wurja SE mengatakan kalau kepala desa sebagai ujung tombak dan mungkin juga sebagai ujung tombok di pemerintahan desa. Apa lagi di era sekarang harus sangat berhati-hati, baik itu dalam menjalankan tugas di dalam pemerintahan yang didalamnya ada pembangunan, keuangan dan lain sebagainya.

“Kami pemerintah daerah berharap betul tolong pakai regulasi yang ada, aturan yang ada, sesuai SOP yang ada, dan jangan sekali-kali bikin aturan sendiri,” ujar Wurja.

“Jalankan tugas dengan sebaik-baiknya, jangan sampai ada hal-hal yang kurang baik menimpa para kepala desa di Brebes,” pesan Wabup.

Wurja berharap, dengan digelarnya FGD ini, bisa membawa hikmah, pengalaman dan ilmu. Jadilah kepala desa yang amanah, dicintai masyarakatnya, dan serta dapat menjalankan tugas sesuai dengan koridornya.

Ketua Panitia Afan Setiono mengatakan, FGD mengusung tema “Program Jaga Desa Evaluasi dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa” bisa menjadi ladang bagi kepala desa untuk menambah ilmu. Selanjutnya ilmu tersebut bisa dimanfaatkan dan diaplikasikan dalam menjalankan roda pemerintahan demi kesejahteraan Masyarakat.

Baca Juga :  Lantik PPS, Manja Perintahkan Lakukan Koordinasi dengan Baik

Afan mengatakan, pelaksanaan FGD ini dibagi tiga tahapan, pertama di zona tengah ada 102 desa dari 6 kecamatan, dilanjutkan di zona selatan ada 93 desa 6 kecamatan dan terakhir di zona utara ada 97 desa 5 kecamatan, total sebanyak 292 desa.

“Insya Allah pada 19 dan 20 Juli mendatang, akan menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia di Wonosari, Klaten. Juga ada studi tiru ke Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, yang merupakan pemenang lomba desa Anti Korupsi Terbaik tingkat nasional,” pungkasnya.

Sebagai narasumber dalam kegiatan FGD ini yakni dari Kejaksaan Negeri Brebes, Polres Brebes, Inspektorat, dan Dinpermades Kabupaten Brebes.

 

Berita Terkait

Sinergi Polri dan TNI: Kapolsek Brebes Kunjungi Koramil 01 Rayakan HUT ke-80 TNI
Wali Murid SMPN 3 Brebes Diminta Iuran Bulanan 100 Ribu dan Sumbangan 340 Ribu
Ratusan Warga Ikuti Jalan Sehat,HUT K 80 TNI dan HUT ke 75 Kodam IV / Diponegoro
HUT Perdana, BEC Gelar Operasi Katarak Gratis untuk Warga
Ngopeni Nglakoni Jateng, Gubernur Resmikan Jalur Bumiayu–Salem ‎
Sah, Heri Pasaribu Resmi Dilantik Jadi PAW DPRD Brebes 
Warga Segel Balai Desa Sengon Brebes, Tuntut Kades Ardi Winoto Mundur
Fakultas Syariah UIN Syekh Nurjati Cirebon Gelar Penyuluhan Hukum

Berita Terkait

Rabu, 1 Oktober 2025 - 14:17 WIB

Kejaksaan Agung diminta turun tangan dan Bentuk tim khusus dalam Kasua Ninawati terdakwa Kasus Penipuan 1,3 Miliar

Selasa, 30 September 2025 - 15:15 WIB

BEM STAI Panca Budi Perdagangan dan BEM SI Mengecam Keras Tindakan Arogansi PT TPL

Jumat, 26 September 2025 - 10:31 WIB

Aksi GERMA SURA Diduga Provokasi Murahan

Rabu, 24 September 2025 - 19:32 WIB

Dalam Kasus Ninawati , Anggota DRPD Sumut Ir Henry Dumater Tampubolon Apresiasi Kinerja Kapolda Sumut

Selasa, 23 September 2025 - 20:02 WIB

Ditresnarkoba Polda Sumut Tangkap Nelayan Jaringan Antar Negara

Minggu, 21 September 2025 - 07:16 WIB

Aksi Brutal Debt Collector ACC Finance di Labuhanbatu, Dua Jurnalis Dikeroyok: Jurnalis Desak APH Bertindak Tegas

Jumat, 19 September 2025 - 18:20 WIB

Gudang Mafia CPO di Batu Bara Diduga Milik Oknum Jenderal Polri, Negara Rugi Triliunan?

Jumat, 19 September 2025 - 07:47 WIB

DPRD Kabupaten PALI Terbukti Menerima Tunjangan Tidak Sesuai Aturan, Kelebihan Bayar Capai Ratusan Juta Rupiah

Berita Terbaru