PNIB : JasMerah JasHijau Jangan Hapus Catatan Sejarah, Baik Buruknya Menjadi Proses Menjadi Indonesia Seutuhnya

Nasionaldetik.com,- Rabu 18 Juni 2025
Rencana pemerintah menulis ulang sejarah kembali menuai kontroversi. Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam sebuah wawancara dengan media menyatakan bahwa kasus pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 98 hanya rumor tanpa bukti.

Pernyataan tersebut semakin menegaskan pemerintah berniat menghapus sisi kelam sejarah bangsa. Menampilkan sisi positif saja dalam rangka menampilkan sejarah bangsa yang bersih dan optimis.

“Catatan buruk sejarah tidak boleh dihapus dengan alasan apapun. Karena itulah proses kedewasaan kita sebagai bangsa saat ini. Melewati berbagai ujian yang mengorbankan banyak hal, namun tetap utuh bernama NKRI” jelas Ketua Umum Ormas PNIB AR Waluyo Wasis Nugroho (Gus Wal) dalam acara diskusi kebangsaan.

Peristiwa 98 dengan segala carut marut catatan sejarahnya semestinya bisa disusun ulang sesuai rekam jejak dan bukti otentik. Menurut Gus Wal mengeliminasi peristiwa tidak bisa dilakukan secara sepihak.

“Tidak menemukan bukti peristiwa bukan berarti peristiwa itu tidak ada. Kasus pemerkosaan masal saat kerusuhan mustahil terekam dalam foto atau video layaknya penjarahan masal yang menyertainya. Pengakuan banyak korban dan saksi adalah bukti otentik yang bisa dijadikan dasar peristiwanya” imbuh Gus Wal.

Pemerintah khususnya Kementerian Kebudayaan seharusnya mempertimbangkan hal tersebut. Gus Wal mengingatkan pentingnya kementerian bekerja sama berkolaborasi dengan pihak lain yang berinisiatif menyumbangkan catatan otentik sejarah.

“Kami mengingatkan akan bahayanya penghapusan jejak kelam sejarah. Ketidakpercayaan publik kepada pemerintah akan turun, dan pasti ada upaya perlawanan. Jangan menambah krisis multidimensi yang sedang kita alami dengan gesekan sosial akibat perdebatan sejarah” lanjut Gus Wal.

Nasionalisme Kebangsaan, Agama dan Budaya (NASAB) di era modern sudah semakin dilupakan. Para pendiri bangsa menjadikannya ketiga spirit sebagai dasar persatuan dan kesatuan.

“Baru di era pemerintahan sekarang kementerian kebudayaan berdiri sendiri. Jangan sampai justru menjadi perusak kebudayaan hanya untuk membela kepentingan kelompok tertentu, pesanan penguasa dengan menghapus situasi kelam yang tidak diinginkannya, JasMerah Jangan sekali kali meninggalkan sejarah dan JasHijau Jangan sekali kali meninggalkan sejarah jasa Ulama” (Kyai) pungkas Gus Wal

Tim Redaksi PNIB