Nasionaldetik.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mulai menembus tembok kekuasaan dinasti politik yang selama ini mengakar kuat di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.
Pada Jumat 13 Juni 2025, penyidik KPK memeriksa Ria Mulyadi, adik kandung Gubernur Kalbar Ria Norsan, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan tahun anggaran 2015 senilai lebih dari Rp71 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dan menjadi perhatian publik. Ria Mulyadi dikenal sebagai politisi senior Partai Golkar dan pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Mempawah periode 2019–2024. Langkah ini dinilai sebagai sinyal tegas bahwa KPK tidak lagi menoleransi kekebalan hukum bagi mereka yang berada dalam lingkaran kekuasaan daerah.
Proyek Jalan Sarat Masalah
KPK menyebut proyek yang menjadi sumber kasus korupsi ini melibatkan dua ruas jalan strategis, yaitu Sekabuk–Sei Sederam dan Sebukit Rama–Sei Sederam dengan total anggaran sebesar Rp71,15 miliar.
Proyek tersebut diduga kuat mengalami manipulasi dari tahap perencanaan, proses lelang, hingga pelaksanaan fisik di lapangan.
Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pemeriksaan terhadap Ria Mulyadi dilakukan bersamaan dengan dua ASN Kementerian Keuangan berinisial MT dan MN, yang berdasarkan informasi merupakan Maharta Titi dan M. Nafi. Keduanya diperiksa karena diduga tidak menjalankan fungsi pengawasan anggaran sebagaimana mestinya.
Sebelumnya, pada Rabu 11 Juni 2025, KPK juga telah memeriksa Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mempawah, Hamdani, bersama tiga ASN lainnya yaitu Sulaiman, Abdurahman, dan Idy Safriadi. Pemeriksaan tersebut menguatkan dugaan bahwa praktik korupsi ini melibatkan koordinasi sistematis dari internal dinas hingga ke jejaring eksternal.
Sudah Tiga Tersangka, Tapi Siapa Otaknya?
KPK sejauh ini telah menetapkan tiga tersangka, terdiri dari dua penyelenggara negara dan satu pihak swasta. Namun publik masih mempertanyakan, mengapa belum satu pun tokoh utama dalam lingkar kekuasaan daerah yang dijadikan tersangka?.
Cp salah satu Aktivis antikorupsi menilai bahwa kasus ini bukan hanya soal proyek jalan. Mereka melihatnya sebagai puncak gunung es dari praktik kekuasaan dinasti yang selama lebih dari satu dekade telah mengendalikan pemerintahan dan distribusi anggaran di Mempawah.
“Sudah lama publik tahu bahwa satu keluarga menguasai banyak lini kekuasaan di Mempawah. Tapi baru kali ini ada tindakan nyata. Pertanyaannya: akankah KPK berani menindak hingga ke akar?” ujar Cp, seorang aktivis yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Geledah 16 Lokasi, Bukti Bertumpuk
Sebagai bagian dari penyidikan, KPK telah melakukan penggeledahan di 16 titik lokasi di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Kota Pontianak antara 25 hingga 29 April 2025. Dari hasil operasi tersebut, penyidik menyita dokumen-dokumen penting, alat komunikasi, serta data elektronik yang diyakini berkaitan dengan alur proyek dan distribusi dana.
Langkah ini menunjukkan keseriusan KPK dalam menelusuri jejak kasus, meskipun masyarakat tetap berharap agar aktor intelektual di balik skandal ini juga segera diungkap dan diproses secara hukum.
Desakan Publik Bongkar Dinasti Politik
Gelombang desakan datang dari berbagai elemen masyarakat sipil, terutama mahasiswa dan aktivis antikorupsi di Kalbar.
Mereka menuntut KPK tidak hanya berhenti pada level ASN atau teknis dinas, tetapi membongkar keseluruhan jaringan dinasti politik yang selama ini dinilai telah membekukan pembangunan daerah demi kepentingan segelintir elite.
“Sudah waktunya publik tahu siapa saja yang bermain di balik proyek-proyek besar daerah. Ini bukan hanya korupsi teknis, tapi pembusukan sistematis oleh elite yang tak tersentuh hukum,” tegas salah satu aktivis mahasiswa di Pontianak.
Beranikah Tajam ke Atas?., Kini, harapan masyarakat tertuju pada keberanian KPK dalam menelusuri dan membongkar seluruh mata rantai korupsi di balik proyek jalan Mempawah. Jika berhasil, hal ini akan menjadi preseden penting dalam sejarah penegakan hukum daerah, sekaligus menandai berakhirnya kekuasaan tanpa kontrol yang selama ini mencengkeram Kalbar.
Namun, publik masih menunggu jawaban atas pertanyaan penting., Beranikah KPK menembus benteng dinasti penguasa Kalbar? Ataukah kasus ini akan kembali ditutup seperti yang sudah-sudah? Dikutip www.rajawaliborneo.com
Tim Redaksi
