Oleh: Siti Subaidah
(Pemerhati Lingkungan dan Generasi)
Pemerintah Kota Balikpapan terus berkomitmen dalam menekan angka stunting yang saat ini tercatat masih berada di angka 21,6 persen. Melalui program strategis “Gempur Stunting” atau Gerakan Bersama Posyandu Berantas Stunting, dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bahu-membahu membangun generasi sehat dan unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Melalui program ini, pemerintah fokus pada edukasi pola asuh, pemantauan gizi anak, serta pemberian suplemen penambah darah kepada remaja putri di sekolah dasar dan menengah. Tujuannya agar generasi muda siap menghadapi masa reproduksi dengan kesehatan yang optimal. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan kader-kader posyandu, dengan cara turun langsung ke lapangan. Kader juga melakukan pendampingan anak-anak saat konsumsi tablet penambah darah, serta memberikan edukasi kepada para orang tua mengenai pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu program unggulan dari gerakan ini adalah “Gerakan 100 Persen Balita Ditimbang” serta penunjukan RT sebagai orang tua asuh balita. Tujuannya agar seluruh balita mendapatkan pengawasan pertumbuhan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Pemerintah mengajak seluruh pihak untuk bersatu, karena menurutnya hanya dengan kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakatlah masalah stunting bisa dituntaskan.
Stunting karena Miskin
Stunting memang menjadi PR besar bagi Indonesia karena hampir menyeluruh terjadi di setiap daerah. Stunting sendiri merupakan suatu kondisi di mana anak memiliki masalah gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang lama, yakni sejak dalam kandungan hingga 1.000 hari pertama kelahiran. Hal ini menyebabkan tubuh tidak mendapat gizi sesuai dengan kebutuhannya sehingga menjadikan anak dapat mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan, baik itu fisik maupun otak.
Berbicara tentang stunting, maka ini adalah persoalan yang sangat mendasar, yaitu pemenuhan kebutuhan masyarakat. Seorang ibu bukan tidak mau untuk memenuhi kebutuhan gizi anaknya, namun tidak mampu untuk melakukannya karena kemiskinan. Kemiskinan ini pun terjadi secara sistemik. Masyarakat kelas bawah sulit untuk memperbaiki taraf hidupnya karena berbagai faktor, salah satunya minimnya lapangan pekerjaan. Sekalipun ada, itu pun harus bersaing dengan tenaga kerja asing. Sehingga masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup serta gizi yang diperlukan.
Di sinilah harusnya peran negara berlaku. Bukan hanya menyelesaikan masalah di permukaan dengan membuat program-program pencegahan stunting yang parsial, tapi program yang menyentuh akar permasalahan, yaitu kemiskinan. Negara abai menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa kemudahan mengakses pangan. Ekonomi sedemikian sulit ditambah harga barang yang terus melonjak. Maka semakin jauhlah angan-angan memiliki generasi sehat dan unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Sistem Membuat Negara Abai
Munculnya permasalahan di atas adalah buah dari penerapan sistem hidup yang dianut oleh negara ini, yaitu sistem kapitalisme. Sistem ini menitikberatkan pada kepentingan tertentu yang dinilai menguntungkan, sehingga kebijakan yang ada hanya berkutat pada bisnis dan uang semata. Sementara kepentingan masyarakat, apalagi kesejahteraan, menjadi nomor kesekian.
Sebagai contoh, Indonesia bukanlah negeri yang tandus, bahkan dikatakan sebagai negara agraris karena kesuburannya. “Tongkat kayu dan batu jadi tanaman” bahkan tertuang dalam sebuah lagu yang mengisahkan bagaimana suburnya negeri kita ini. Tapi bagaimana bisa negeri dengan kesuburan dan kekayaan luar biasa bisa mengalami permasalahan gizi buruk? Maka bisa kita lihat dari sisi kebijakan pertaniannya yang liberal dan tak berpihak kepada petani, seperti banyaknya lahan yang beralih fungsi ke nonpertanian yang dikuasai korporat, sehingga para petani tak memiliki lahan untuk berproduksi. Belum lagi kebijakan impor pangan yang juga mematikan harga jual petani. Hal-hal inilah yang membuat ketahanan pangan negara terganggu, yang tentu berimplikasi terhadap gizi masyarakat.
Islam Menyelesaikan
Syariat mengatur bahwa kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pangan, adalah hal wajib yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Bahkan pengabaian atasnya merupakan kedzaliman. Pemimpin yang menggunakan syariat sebagai dasar dalam bernegara akan menjadikan kepentingan masyarakat sebagai hal yang utama karena ia paham bahwa kepemimpinannya kelak akan dimintai pertanggungjawaban.
Untuk itu, dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat akan dibuat mekanisme sehingga masyarakat mampu mengakses kebutuhan dasarnya dengan mudah. Hal ini diwujudkan dengan mekanisme tak langsung, yaitu bagaimana negara menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup untuk masyarakat, sehingga masyarakat punya pekerjaan dan dapat memenuhi kebutuhannya. Tentu dengan sistem pengupahan adil berdasarkan hukum Islam, sehingga tidak akan ada eksploitasi jam kerja berlebihan namun digaji rendah seperti layaknya sekarang.
Selain itu, ekonomi masyarakat akan ditunjang dengan jaminan langsung dari negara berupa akses kesehatan, pendidikan, dan keamanan dengan fasilitas terbaik dan murah, bahkan gratis. Sehingga gaji yang diperoleh oleh para suami sangat cukup untuk memenuhi sandang, pangan, papan, karena pos besar seperti kesehatan dan pendidikan telah dijamin oleh negara.
Hal ini sangat mungkin dilakukan karena sumber pendapatan negara Islam berasal dari sektor riil, yaitu pengelolaan sumber daya alam. Ketika SDA dikelola mandiri oleh negara, tidak diberikan kepada swasta dan asing, maka luar biasa pendapatan yang dihasilkan, dan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tadi. Berbeda jauh dengan sistem sekarang yang menjadikan pajak sebagai tulang punggung ekonomi. Bukannya menyejahterakan, namun memalak rakyat. Mirisnya, hasil pajak tersebut bukan kembali ke rakyat, namun masuk ke kantong-kantong pejabat korup.
Inilah yang membedakan sistem Islam dengan sistem dzalim kapitalisme. Aturan Islam lengkap mengatur kehidupan manusia dari individu hingga bernegara dengan asas kemaslahatan bersama. Maka jangan heran jika di masa keemasannya, negara Islam mampu membangun peradaban dengan generasi berkualitas — ilmuwan dan ulama. Hal ini karena support sistem negara yang teguh memegang syariat sebagai asas berkehidupan dan bernegara.
Wallahu a’lam bish-shawab.
