Langkat –(25/04/2025)
Sejumlah warga Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, nekat menghadang iring-iringan kendaraan Bupati Langkat, Syah Afandin, S.H., yang sedang dalam perjalanan menuju sebuah acara kunjungan kerja, Jumat (25/04/2025).
Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan warga terhadap Pemerintah Kabupaten Langkat yang dianggap lamban menangani infrastruktur jalan di wilayah pesisir. Warga memblokade rombongan bupati di jalan poros Terusan Tapak Kuda yang berada di desa mereka, yang kondisinya rusak parah, penuh lubang, berdebu, dan kerap tergenang saat musim hujan.
Warga sempat berdialog langsung dengan Bupati Langkat usai menghadang iring-iringan tersebut. Mereka menyampaikan tuntutan agar pemerintah segera turun tangan melakukan perbaikan jalan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lukman Hakim, perwakilan warga sekaligus Ketua Serikat Nelayan NU Langkat, menyampaikan langsung keluhan masyarakat.
“Kami sudah berkali-kali menyampaikan aspirasi ini, baik lewat unjuk rasa maupun RDP di DPRD Langkat. Tapi belum juga ada tindakan nyata. Jalan ini rusak parah, dan sangat mengganggu aktivitas warga. Kami mohon kepada Bapak Bupati untuk segera menindaklanjuti,” ujar Lukman.
Senada dengan itu, Ikhwan Fahmi, salah seorang pemuda setempat, juga menegaskan permintaan warga. Ia bahkan menyerahkan dokumen hasil kesepakatan RDP sebelumnya di DPRD Langkat yang telah ditandatangani bersama, sebagai bukti konkret bahwa janji perbaikan jalan memang sudah pernah disepakati.
“Kami tidak ingin janji-janji lagi. Sudah ada kesepakatan tertulis, kami hanya ingin ditepati,” ucap Ikhwan.
Bupati Langkat, Syah Afandin, yang akrab disapa Ondim, merespons langsung keluhan warga dengan memanggil Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat di lokasi.
“Saya akan berusaha maksimal untuk perbaikan jalan rusak di Kabupaten Langkat, khususnya di Pematang Cengal ini. Jalan poros Terusan Tapak Kuda akan kita kawal bersama agar segera di-hotmix. Kita akan prioritaskan secara bertahap,” tegas Ondim.
Aksi spontan warga Pematang Cengal ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah agar lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat di daerah pesisir, terutama dalam hal pemerataan pembangunan infrastruktur dasar.
