Nasionaldetik.com , Bali,– Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Badan Gizi Nasional (BGN) kini telah mulai menyasar ribuan sekolah di seluruh Indonesia. Sebagai program prioritas untuk menunjang kesehatan dan gizi anak-anak usia sekolah, MBG mendapat sokongan anggaran besar dan pelaksanaannya dipercayakan kepada sejumlah PT (Perseroan) yang ditunjuk langsung oleh BGN.
@Netti Herawati Selaku Pengawas Kebijakan Publik Mengharapkan bersama dalam pengawasan MBG jangan ada lagi yang tidak dibayar sampai milyaran, hal tersebut akan merusak tatanan Program Pemerintah.
Namun, demi menjamin program ini benar-benar menyentuh sasaran dan tidak dijadikan lahan penyelewengan, BGN mendorong keterlibatan aktif dari wartawan, LSM, dan organisasi masyarakat (Ormas) untuk melakukan pemantauan langsung di lapangan, ujar Netti
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Transparansi dan keterbukaan informasi publik adalah pondasi utama keberhasilan program ini,” ujar seorang pejabat BGN yang tak ingin disebutkan namanya.
Cek Legalitas di Kantor Kecamatan
Masyarakat sipil dan media dapat melakukan verifikasi langsung ke kantor kecamatan masing-masing terkait legalitas pelaksana MBG. Beberapa dokumen yang wajib tersedia dan dapat diakses publik di antaranya:
IMB (Izin Mendirikan Bangunan) untuk lokasi dapur atau tempat pengolahan makanan.
Sertifikat dari Ahli Gizi, karena seluruh menu wajib disusun dan diawasi oleh tenaga profesional.
Sertifikat Halal dari MUI, guna memastikan makanan yang disajikan aman dan halal.
Surat Izin Usaha dan legalitas PT Perseroan sebagai pelaksana program.
Kontrak Kerjasama resmi antara PT pelaksana dan pihak BGN.
Jika Tidak Lengkap, Waspadai Dugaan Ilegal
Apabila dokumen-dokumen tersebut tidak tersedia atau ditolak untuk ditunjukkan, maka publik berhak menduga adanya aktivitas ilegal atau tidak sah. Dalam kondisi demikian, laporan dapat langsung diajukan kepada pihak berwenang, antara lain:
Polres dan Polda setempat
Kejaksaan Negeri (Kejari)
Kantor Pusat BGN
DPRD/DPR RI
Kantor Presiden Republik Indonesia
Langkah ini penting untuk mencegah praktek penipuan, penggelapan dana, hingga potensi korupsi, terutama dalam program yang menyangkut hajat hidup anak-anak Indonesia.
Tanggung Jawab Bersama
Program MBG bukan hanya milik pemerintah. Ini adalah program bangsa, dan sudah seharusnya seluruh elemen masyarakat ikut menjaganya. Wartawan punya peran dalam mengabarkan kebenaran, LSM dan Ormas bisa menjadi mata dan telinga rakyat, dan masyarakat luas berhak mendapatkan pelayanan publik yang bersih dan jujur.
“Kita tidak ingin makanan gratis untuk anak-anak justru jadi ladang bisnis oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas aktivis sosial dari Medan yang turut memantau program MBG di seluruh wilayah Indonesia akhirnya.
Marno
#Dpr RI
#Presiden RI
#Dprd Indonesia
#Mabes Polri TNI
#Kejagung
#Media pers
#LSM, Ormas
#Wartawan Indonesia
Penulis : Tim Redaksi
