Nasionaldetik.com , BOGOR – Aktivis Sosial Kabupaten Bogor Johnner Simanjuntak menyoroti langsung soal rangkap jabatan di lingkup organisasi perangkat desa Limusnunggal kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Jawa Barat.
“Oknum Ketua RW yang juga menjadi anggota DPRD kabupaten Bogor harusnya sadar diri, Jangan memberikan contoh yang tidak bagus pada masyarakat, mestinya dia paham aturan dan bisa menghentikan praktik rangkap jabatan tersebut,” kata Johnner saat ditemui wartawan Jumat 11 April 2025
ADVERTISEMENT
![banner 300x250](https://nasionaldetik.com/wp-content/uploads/2024/12/BANNER-DETIK-350-B.jpg")
SCROLL TO RESUME CONTENT
Johner yang juga pemerhati kebijakan Pemerintah menekankan persoalan ini diharapkan tidak menghambat kinerjanya sebagai anggota DPRD dan juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian aturan.
“Saya minta oknum anggota DPRD yang menduduki satu posisi Ketua RW untuk sadar diri jangan lah memaksa, Kades, Camat, DPMD, Ketua DPRD dan Badan Kehormatan Dewan (BKD) segera menyelesaikan persoalan ini, Pemerintahan yang baik harus berjalan dengan tertib, bukan dengan adanya tumpang tindih jabatan,” tekannya.
Menurutnya, keberadaan dua pejabat dalam satu jabatan menciptakan kebingungan di internal pemerintahan dan masyarakat menghambat pengambilan keputusan dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Ia juga mengingatkan bahwa hal ini bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kita ingin pemerintahan baru ini berjalan dengan profesional dan sesuai aturan. Jika ada dualisme jabatan, sadar diri lah, tetapi saya berharap segera cari solusi dengan mekanisme yang sesuai, bukan malah dibiarkan berlarut-larut dan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat yang tidak maksimal”, tegas Johnner
Ia juga mengajak semua pihak untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok.
“Bagaimanapun sebagai anggota Dewan yang harusnya fokus saja dalam tugas pokoknya yaitu menjalankan fungsi pengawasan, fungsi legislasi dalam rangka penyusunan raperda, menjalankan fungsi budgeting, Ketiga fungsi inilah tercakup semua hal terkait aspirasi masyarakat. Hal yang perlu juga dipahami, bahwa jabatan sebagai RW itu merupakan bagian struktur di pemerintahan desa. Jadi, bagaimana keduanya bisa aktif bertugas sebagai RW? Hal lain tentu untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya ” Conflict of interest”, tuturnya.
Johnner juga mendesak Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) segera menertibkan hal ini agar tidak berdampak buruk pada pelayanan publik dan berpotensi mencoreng institusi DPRD kabupaten Bogor.
Penulis : AM Tim Redaksi
