Aceh Timur |– Ketua lembaga anti korupsi indonesia (LAKI) DPC aceh timur, “Saiful Anwar”. Meminta bupati aceh timur, untuk menghentikan perencanaan pelatihan bimtek yang ada di 24 kecamatan se-kabupaten aceh timur.
Menurut “Saiful Anwar”, perencanaan yang akan di laksanakan pelatihan bimtek di 24 kecamatan se-kabupaten aceh timur itu. Yang akan di rencanakan, untuk menghabiskan anggaran dana sebesar Rp.160 juta untuk satu desa . Untuk satu kecamatan saja, di kalikan jumlah desa, bersama jumlah kecamatan se-kabupaten aceh timur.
ADVERTISEMENT
![banner 300x250](https://nasionaldetik.com/wp-content/uploads/2024/12/BANNER-DETIK-350-B.jpg")
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu contohnya, dengan nama-namanya kecamatan. Yang akan direncanakan pelaksanaan pelatihan bimtek, sesuai permintaan dari tiap-tiap geuchik (kepala desa). 1, kecamatan simpang ulim. Jumlah berapa desa, 2. Kecamatan julok, jumlah berapa desa. 3, kecamatan nurussalam. Jumlah berapa desa, 4. Kecamatan darul aman, jumlah berapa desa. 5, kecamatan idi rayeuk. Jumlah berapa desa. 6, kecamatan peureulak. Jumlah berapa desa, untuk selanjutnya. Kecamatan rantau selamat, kecamatan birem bayeun. Kecamatan serba jadi, kecamatan rantau peureulak. Kecamatan pante bidari, kecamatan madat. Kecamatan indra makmur. Kecamatan idi tunong, kecamatan banda alam. Kecamatan peudawa, kecamatan peurelak timur.
Berikutnya, di kecamatan peurelak barat. Kecamatan sungai raya,.kecamatan simpang jernih. Kecamatan darul ihsan, kecamatan peunaron. Kecamatan idi timur, kecamatan darul falah. Iya menduga, bahwa adanya indikasi penyelewengan anggaran dan korupsi. Dalam pelaksanaan pelatihan tersebut, selain itu juga. “Saiful Anwar”, juga menduga adanya praktik jual-beli buku. Dengan harga yang tidak wajar di instansi pemerintah aceh timur, iya meminta kepada bupati aceh timur.
Untuk melakukan audit dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pengadaan barang/jasa, untuk setiap desa di kabupaten aceh timur. Yang diduga, milik oknum APH.
LAKI DPC aceh timur, akan terus memantau dan mengawasi penggunaan anggaran dan pengadaan barang/jasa di kabupaten aceh timur. Untuk mencegah korupsi, dan penyelewengan anggaran.
