Nasionaldetik.com – Keberadaan Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) dengan berbagai aktifitasnya menjadi buah simalakama bagi Pemerintah. Pasalnya tidak sedikit ormas didirikan untuk kepentingan bisnis pengamanan wilayah mengatasnamakan warga asli. Perusahaan di area kekuasaan ormas seringkali mengeluhkan terjadi perilaku intimidasi yang mengakibatkan timbulnya biaya pengkondisian yang tidak sedikit.

Keputusan pemerintah untuk mendata ulang ormas yang dianggap mengganggu iklim investasi ditanggapi oleh AR Waluyo Wasis Nugroho (Gus Wal) Ketua Umum Ormas lintas Agama, budaya dan kebhinekaan, Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB). Menurut Gus Wal pemerintah harus berhati-hati dalam menyikapi dinamika organisasi yang melibatkan masyarakat.

“Ormas dianggap mengganggu investasi menurut kami terlalu berlebihan. Harus didefinisikan secara jelas bentuk gangguannya sehingga investor batal atau menutup usahanya. Aturan pemerintah tentang dana CSR seringkali tidak tersalurkan dengan baik untuk kesejahteraan lingkungan sosial sekitarnya. CSR yang seharusnya menjadi hak sosial warga, kenyataannya lebih banyak dimanfaatkan pejabat daerah untuk kepentingan pribadi” ungkap Gus Wal kepada awak media.

Baca Juga :  Silaturahmi dengan Kaops NCS, UAH Imbau Jaga Persatuan dan Kedamaian Jelang Pemilu

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Gus Wal, dana sosial dari perusahaan adalah wujud kepedulian kepada warga sekitar. Jika warga yang diwakili oleh ormas tidak pernah merasakan manfaatnya, berati ada yang dilanggar.

“Tanggung jawab Perusahaan tidak hanya pada pajak sebagai keadilan dalam berbagi hasil kepada negara. Namun tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar justru lebih penting namun seringkali diabaikan. Ormas memintah sumbangan THR kepada perusahaan itu tidak akan mengganggu investasi. Sesuatu seharusnya bisa diatur dalam anggaran CSR, tidak perlu meminta pemerintah untuk menertibkannya.” imbuh Gus Wal.

Gus Wal juga menanggapi beberapa ormas yang menggunakan kedok agama untuk melakukan intimidasi kepada perusahaan. Menurutnya itu lebih berbahaya daripada ormas yang berbasis warga sekitar.

“Ormas HTI, FPI yang sudah dibubarkan selama ini hidup dari dana CSR beberapa perusahaan besar. Itu sudah menjadi rahasia umum. Misi mereka untuk menyebarluaskan paham sesat yang meresahkan kerukunan umat beragama. Mencuci otak karyawan untuk melawan perusahaan. Yang sejenis itu masih banyak dan apabila perusahaan ikut mensupport artinya ikut andil dalam menyuburkan gerakan kelompok sarapaitigenah itu” jelas Gus Wal.

PNIB sebagai ormas dalam berbagai aktifitasnya selama ini melakukannya secara gotong royong para anggota dan simpatisannya. PNIB dengan segala keterbatasannya tetap konsisten melawan ormas-ormas intoleransi, radikal yang ingin memecah belah bangsa.

“Kami melakukan kegiatan kirab merah putih di berbagai kota sejak 2014, aksi melawan kelompok HTI, FPI, Wahabi yang selalu muncul tiada henti. Semua kami lakukan tanpa meminta sepeserpun sumbangan dari perusahaan, kami solid gotong-royong. Perjuangan kami jelas dan nyata sebagai organisasi yang menyalurkan aspirasi masyarakat. Seharusnya tanpa diminta, perusahaan bisa dukung dan peduli. Kami akan terus berjuang dengan ataupun tanpa dukungan dana sosial perusahaan. Jadi perusahaan juga jangan cengeng, baru diminta sumbangan THR langsung lapor ke pemerintah dan mengancam akan menghentikan investasi” tegas Gus Wal di akhir pernyataannya. (Red)