Edi Supriadi

- Redaksi

Rabu, 19 Maret 2025 - 05:45 WIB

40312 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nasionaldetik.com – Keberadaan Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) dengan berbagai aktifitasnya menjadi buah simalakama bagi Pemerintah. Pasalnya tidak sedikit ormas didirikan untuk kepentingan bisnis pengamanan wilayah mengatasnamakan warga asli. Perusahaan di area kekuasaan ormas seringkali mengeluhkan terjadi perilaku intimidasi yang mengakibatkan timbulnya biaya pengkondisian yang tidak sedikit.

Keputusan pemerintah untuk mendata ulang ormas yang dianggap mengganggu iklim investasi ditanggapi oleh AR Waluyo Wasis Nugroho (Gus Wal) Ketua Umum Ormas lintas Agama, budaya dan kebhinekaan, Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB). Menurut Gus Wal pemerintah harus berhati-hati dalam menyikapi dinamika organisasi yang melibatkan masyarakat.

“Ormas dianggap mengganggu investasi menurut kami terlalu berlebihan. Harus didefinisikan secara jelas bentuk gangguannya sehingga investor batal atau menutup usahanya. Aturan pemerintah tentang dana CSR seringkali tidak tersalurkan dengan baik untuk kesejahteraan lingkungan sosial sekitarnya. CSR yang seharusnya menjadi hak sosial warga, kenyataannya lebih banyak dimanfaatkan pejabat daerah untuk kepentingan pribadi” ungkap Gus Wal kepada awak media.

Menurut Gus Wal, dana sosial dari perusahaan adalah wujud kepedulian kepada warga sekitar. Jika warga yang diwakili oleh ormas tidak pernah merasakan manfaatnya, berati ada yang dilanggar.

“Tanggung jawab Perusahaan tidak hanya pada pajak sebagai keadilan dalam berbagi hasil kepada negara. Namun tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar justru lebih penting namun seringkali diabaikan. Ormas memintah sumbangan THR kepada perusahaan itu tidak akan mengganggu investasi. Sesuatu seharusnya bisa diatur dalam anggaran CSR, tidak perlu meminta pemerintah untuk menertibkannya.” imbuh Gus Wal.

Gus Wal juga menanggapi beberapa ormas yang menggunakan kedok agama untuk melakukan intimidasi kepada perusahaan. Menurutnya itu lebih berbahaya daripada ormas yang berbasis warga sekitar.

“Ormas HTI, FPI yang sudah dibubarkan selama ini hidup dari dana CSR beberapa perusahaan besar. Itu sudah menjadi rahasia umum. Misi mereka untuk menyebarluaskan paham sesat yang meresahkan kerukunan umat beragama. Mencuci otak karyawan untuk melawan perusahaan. Yang sejenis itu masih banyak dan apabila perusahaan ikut mensupport artinya ikut andil dalam menyuburkan gerakan kelompok sarapaitigenah itu” jelas Gus Wal.

Baca Juga :  Perguruan PSHT Kendal Apresiasi Polsek Weleri Atas Penanganan Kasus Pengeroyokan

PNIB sebagai ormas dalam berbagai aktifitasnya selama ini melakukannya secara gotong royong para anggota dan simpatisannya. PNIB dengan segala keterbatasannya tetap konsisten melawan ormas-ormas intoleransi, radikal yang ingin memecah belah bangsa.

“Kami melakukan kegiatan kirab merah putih di berbagai kota sejak 2014, aksi melawan kelompok HTI, FPI, Wahabi yang selalu muncul tiada henti. Semua kami lakukan tanpa meminta sepeserpun sumbangan dari perusahaan, kami solid gotong-royong. Perjuangan kami jelas dan nyata sebagai organisasi yang menyalurkan aspirasi masyarakat. Seharusnya tanpa diminta, perusahaan bisa dukung dan peduli. Kami akan terus berjuang dengan ataupun tanpa dukungan dana sosial perusahaan. Jadi perusahaan juga jangan cengeng, baru diminta sumbangan THR langsung lapor ke pemerintah dan mengancam akan menghentikan investasi” tegas Gus Wal di akhir pernyataannya. (Red)

Berita Terkait

Tingkatkan Keimanan di Bulan Suci, Lapas Perempuan Medan Terima Safari Ramadhan UINSU
Danrem 031/WB Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Ketupat Lancang Kuning Tahun 2025
Hadiri Apel Gelar Pasukan Katupat 2025, Ini Pesan Kasdim 0801/ Pacitan
DPRD Salatiga Desak Penutupan Tambang Galian C di JLS
PD II GM FKPPI Sumut Gelar Buka Puasa Bersama, Pererat Silatirahmi dan Kebersamaan
Persit KCK Cabang XV Dim Pacitan Adakan Penyuluhan Hukum
Panen Raya Padi, Lapas Narkotika Langkat Wujudkan Program Ketahanan Pangan Nasional
Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2025 tingkat Kota Sukabumi(Kamis,20/03/2025).

Berita Terkait

Kamis, 20 Maret 2025 - 10:44 WIB

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Lantik Pejabat Baru: Adri Eddyanto Pontoh dan Satya Wirawan Resmi Menjabat

Kamis, 20 Maret 2025 - 08:10 WIB

Woow..!! Dìduga Masuk Angin Krimsus Polda Metro Jaya Bungkam Saat Dikonfirmasi Pelaku Penyuntikan Gas Bersubsidi di Bekasi

Kamis, 20 Maret 2025 - 05:06 WIB

SEPAKATI LANGKAH PENANGGULANGAN BANJIR DI JABAR, Menteri Nusron : Semua Badan dan Sempadan Sungai Harus Di Tertibkan

Selasa, 18 Maret 2025 - 12:15 WIB

Cak Ofi: Tidak Ada Toleransi bagi Pengurus Ormas yang Meminta Sumbangan

Senin, 17 Maret 2025 - 04:09 WIB

Talenta Muda Bersinar! NTS Soulvess & NTS Little Harmoni Hadirkan Karya Religi di Ramadan Ini

Minggu, 16 Maret 2025 - 15:36 WIB

Peluncuran “Politics & Colleagues Breakfast”: Ruang Baru untuk Transformasi Politik Indonesia

Minggu, 16 Maret 2025 - 13:34 WIB

Draft RUU KUHAP Beredar, Komjak Soroti Upaya Lemahkan Kejaksaan Berantas Korupsi

Minggu, 16 Maret 2025 - 13:31 WIB

Jaksa Cantik dan Cerdas Ini Adalah Finalis Putri Indonesia 2025 Jakarta-

Berita Terbaru

REGIONAL

DPRD Salatiga Desak Penutupan Tambang Galian C di JLS

Kamis, 20 Mar 2025 - 21:28 WIB

HUKUM & KRIMINAL

Antisipasi Gangguan Kamtib, Rutan Rengat Gelar Razia Mendadak

Kamis, 20 Mar 2025 - 21:25 WIB