PARMAS (Partisipasi Masyarakat) Dalam Pengawasan BUMD adalah Bagian dari HAM

Edi Supriadi

- Redaksi

Senin, 17 Maret 2025 - 05:09 WIB

4038 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nasionaldetik.com , Jombang – Menurut hemat saya selaku warga Jombang tidak melihat adanya kontribusi BUMD dalam peningkatan perekonomian daerah. BUMD yang seharusnya menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), saya tidak melihat hal tersebut menjadikan kabupaten Jombang mandiri secara fiskal. Pada faktanya perekonomian Jombang masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal tersebut bisa dilihat melalui perbandingan total aset dengan laba yang dihasilkan.Senin (17/03/25)

BUMD pada dasarnya didirikan untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian daerah, memberikan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, serta untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan. Tujuan pendirian dimaksud menunjukkan adanya relasi antara peran BUMD dan pelaksanaan otonomi daerah oleh pemda yang berkewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU Pemda.

Pengoptimalan peran BUMD untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian kabupaten Jombang serta memberikan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat dan untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan, ini adalah tugas Pemda yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) telah mengatur bahwa kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah dimaksud menyusun laporan keuangan daerah yang memuat salah satunya ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Perlu diingat bahwa BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemda melalui kekayaan daerah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal BUMD. Dalam kerangka regulasi, pengaturan mengenai BUMD telah tercantum dalam Pasal 304 serta Pasal 331 sampai dengan Pasal 343 UU Pemda. Pengaturan lebih rigid mengenai tata kelola BUMD mulai dari pendirian, penyelenggaraan, hingga pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP BUMD).

Baca Juga :  Pangdam V/Brawijaya Tekankan Pentingnya Penggunaan Anggaran Secara Transparan dan Akuntabel

Nah di titik inilah tanggung jawab kemanusiaan kita seharusnya tersentuh, hal ini bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh Undang-Undang (UU) tentang Peran rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tentang Peran rakyat dalam pengawasan pemerintahan juga diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Saya mempertanyakan Bupati Jombang atas keberanian politik juga bentuk nyata untuk prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara demi kepentingan rakyat dengan cara melakukan audit menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kabupaten Jombang dengan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Kejaksaan Negeri Jombang

 

Penulis : Faizuddin FM
(Ketua LBHAM)
Lembaga Bantuan Hak Asasi Manusia

 

Berita Terkait

Bhabinkamtibmas Desa Senjayan Dukung Ketahanan Pangan dengan Monitoring Tanaman Terong
Polsek Ngronggot Bongkar Arena Judi Sabung Ayam di Pekarangan Kosong
Ramadan Kasih, Sembari Patroli Kapolres Tulungagung Berbagi Sembako
Sampaikan Pesan Kamtibmas Wakapolsek Pakel Pada Saat Menjadi Khatib salat Jumat
Pangdam V/Brawijaya Tekankan Pentingnya Penggunaan Anggaran Secara Transparan dan Akuntabel
Polres Nganjuk Intensifkan KRYD, Sasar Premanisme dan Parkir Liar
Prajurit TNI Diterjunkan Bantu Bersihkan Rumah Warga yang Tertimbun Longsor
Komunikasi bersama Masyarakat dan lintas lembaga mengenalkan P2RPTI di Kabupaten Ngawi

Berita Terkait

Selasa, 18 Maret 2025 - 06:04 WIB

Wakil Rakyat LubukLinggau Sampaikan Hasil Reses Perdapil Kepihak Eksekutif

Minggu, 16 Maret 2025 - 18:17 WIB

Woow..!! Diduga Perumda Pasar Kabupaten Oku, Banyak Lakukan Pungli di Setiap Pasar Yang Ada di Kabupaten OKU

Minggu, 16 Maret 2025 - 00:11 WIB

Wooow..!! Sarang Korupsi di Comot KPK ,OTT KPK di OKU Dìduga Melibatkan Mantan Pj Bupati dan Oknum Ajudan

Sabtu, 15 Maret 2025 - 13:51 WIB

Viral .!! Terjadi KPK OTT di OKU, Kapolres: Benar! Kami Diminta Sediakan Ruang Pemeriksaan

Sabtu, 15 Maret 2025 - 10:31 WIB

Viral..!! KPK OTT di OKU, Sejumlah Anggota Dewan dan Pejabat Dìamankan

Sabtu, 15 Maret 2025 - 06:19 WIB

Endang Gustina: ‘Saya Hanya Jualan Baju, Menghidupi Banyak Anak Dengan Cara yang Halal’

Rabu, 5 Maret 2025 - 05:12 WIB

Ketua Umum NR Icang Rahardian S.H M.H Iwo Indonesia Mengingatkan Seluruh Indonesia Demo Damai Untuk Mendukung Proses Sidang Teman Kita Prabumulih Siap Turun Jalan 

Selasa, 4 Maret 2025 - 16:01 WIB

Tiga Sahabat IWO Indonesia Didakwa Lakukan Pemerasan, Ketum IWO Indonesia Langsung Turun Tangan Ke PN Prabumulih Berikan Advokasi

Berita Terbaru