PARMAS (Partisipasi Masyarakat) Dalam Pengawasan BUMD adalah Bagian dari HAM

Edi Supriadi

- Redaksi

Senin, 17 Maret 2025 - 05:09 WIB

4051 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nasionaldetik.com , Jombang – Menurut hemat saya selaku warga Jombang tidak melihat adanya kontribusi BUMD dalam peningkatan perekonomian daerah. BUMD yang seharusnya menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), saya tidak melihat hal tersebut menjadikan kabupaten Jombang mandiri secara fiskal. Pada faktanya perekonomian Jombang masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal tersebut bisa dilihat melalui perbandingan total aset dengan laba yang dihasilkan.Senin (17/03/25)

BUMD pada dasarnya didirikan untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian daerah, memberikan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, serta untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan. Tujuan pendirian dimaksud menunjukkan adanya relasi antara peran BUMD dan pelaksanaan otonomi daerah oleh pemda yang berkewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU Pemda.

Pengoptimalan peran BUMD untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian kabupaten Jombang serta memberikan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat dan untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan, ini adalah tugas Pemda yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) telah mengatur bahwa kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah dimaksud menyusun laporan keuangan daerah yang memuat salah satunya ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Perlu diingat bahwa BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemda melalui kekayaan daerah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal BUMD. Dalam kerangka regulasi, pengaturan mengenai BUMD telah tercantum dalam Pasal 304 serta Pasal 331 sampai dengan Pasal 343 UU Pemda. Pengaturan lebih rigid mengenai tata kelola BUMD mulai dari pendirian, penyelenggaraan, hingga pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP BUMD).

Baca Juga :  Bangun Generasi Berkarakter dengan Perkuat Peran Pramuka Siaga Garuda.

Nah di titik inilah tanggung jawab kemanusiaan kita seharusnya tersentuh, hal ini bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh Undang-Undang (UU) tentang Peran rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tentang Peran rakyat dalam pengawasan pemerintahan juga diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Saya mempertanyakan Bupati Jombang atas keberanian politik juga bentuk nyata untuk prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara demi kepentingan rakyat dengan cara melakukan audit menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kabupaten Jombang dengan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Kejaksaan Negeri Jombang

 

Penulis : Faizuddin FM
(Ketua LBHAM)
Lembaga Bantuan Hak Asasi Manusia

 

Berita Terkait

Optimalkan Lahan Pekarangan, Polsek Warujayeng Dukung Ketahanan Pangan
Polres Tulungagung Gelar Salat Gaib Untuk Almarhum Yang Gugur Dalam Melaksakan Tugas di Polda Lampung
Pimpinan Pondok Pesantren Dalwa Apresiasi Kementerian ATR/BPN atas Kemudahan dan Percepatan Pengurusan Sertipikat Wakaf
Bhabinkamtibmas Desa Senjayan Dukung Ketahanan Pangan dengan Monitoring Tanaman Terong
Polsek Ngronggot Bongkar Arena Judi Sabung Ayam di Pekarangan Kosong
Ramadan Kasih, Sembari Patroli Kapolres Tulungagung Berbagi Sembako
Sampaikan Pesan Kamtibmas Wakapolsek Pakel Pada Saat Menjadi Khatib salat Jumat
Pangdam V/Brawijaya Tekankan Pentingnya Penggunaan Anggaran Secara Transparan dan Akuntabel

Berita Terkait

Rabu, 19 Maret 2025 - 14:49 WIB

Gubernur Lampung Salurkan Beragam Bantuan dalam Safari Ramadan di Pesawaran

Rabu, 19 Maret 2025 - 14:40 WIB

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan Tinjau TPA Gedong Tataan, Dorong Tata Kelola Sampah Sesuai Regulasi dan Ramah Lingkungan

Rabu, 19 Maret 2025 - 14:30 WIB

Rakor Pemkab Pesawaran dan Pemkot Bandar Lampung Hasilkan Sejumlah Program Perencanaan Penanggulangan Banjir

Rabu, 19 Maret 2025 - 14:14 WIB

PSMTI Kabupaten Pesawaran Sambut Bulan Suci Ramadan dengan Kegiatan Donor Darah

Rabu, 19 Maret 2025 - 14:04 WIB

Bencana Banjir Melanda Beberapa Wilayah di Pesawaran, Pemerintah Lakukan Evakuasi dan Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak

Rabu, 19 Maret 2025 - 13:57 WIB

Musrenbang Kecamatan Negeri Katon dan Tegineneng Wujudkan Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan Pesawaran 2026

Rabu, 19 Maret 2025 - 13:47 WIB

Musrenbang Kecamatan Padang Cermin dan Teluk Pandan Diharapkan Jadi Wadah Angkat Isu Strategis Pembangunan Desa

Rabu, 19 Maret 2025 - 13:38 WIB

Bupati Pesawaran Hadiri Musrenbang Kecamatan Way Khilau untuk Penyusunan RKPD 2026

Berita Terbaru

BANDA ACEH

PLN UID Aceh Salurkan Donasi untuk Gaza Melalui LAZNAS YAKESMA

Rabu, 19 Mar 2025 - 19:40 WIB

BANDA ACEH

ARAH Berlangsungkawa Atas Meninggalnya Sang Pejuang Abu Razak

Rabu, 19 Mar 2025 - 19:10 WIB