Perangkat Desa dan Honorer Belum Terima Gaji Sepenuhnya, Keuangan Kabupaten Batanghari Bermasalah

Nasional detikcom,.Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, rupanya sedang tidak baik-baik saja. Buktinya, hingga saat ini, seluruh gaji perangkat desa dan tenaga honorer belum dibayarkan untuk tahun 2024.

Gaji yang belum dibayarkan tersebut mencakup gaji perangkat desa selama empat bulan dan gaji tenaga honorer selama delapan bulan. Hingga kini, mereka hanya menerima gaji untuk bulan Januari 2025, sementara hak mereka di tahun 2024 belum jelas kapan akan dibayarkan.

Kondisi ini tentu saja mengundang kekecewaan yang mendalam bagi para perangkat desa dan tenaga honorer. Mereka mengeluhkan situasi ini karena merasa bekerja seperti tanpa penghargaan, layaknya kerja bakti.

Ketidakjelasan pembayaran gaji ini juga berdampak pada semangat kerja. Karena hak mereka tidak dipenuhi, motivasi untuk melayani masyarakat pun menurun. Salah seorang perangkat desa mengungkapkan bahwa keterlambatan pembayaran gaji telah menimbulkan kesulitan finansial. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, gaji mereka juga digunakan untuk membayar biaya sekolah anak serta cicilan lainnya.

Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah, karena dampaknya tidak hanya berpengaruh terhadap kondisi finansial perangkat desa dan tenaga honorer, tetapi juga dapat mempengaruhi kinerja dan motivasi mereka dalam menjalankan tugas.

Masyarakat pun menaruh harapan besar kepada pemerintah serta menuntut pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil.

“Mengapa gaji tahun 2024 belum bisa dicairkan tepat waktu? Apakah ada kendala administrasi atau faktor lain yang menghambat pencairan tersebut? Rakyat berhak mengetahui jawaban dari pemerintah daerah yang seharusnya bekerja untuk kesejahteraan mereka,” ujar salah satu masyarakat yang enggan disebutkan namanya.

Pekerja yang telah menjalankan kewajibannya sepatutnya mendapatkan haknya. Jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, bukan tidak mungkin akan muncul gelombang ketidakpuasan yang lebih besar di kalangan perangkat desa dan tenaga honorer.