Guru Honor Pesawaran minta bantuan LBH Soal insentif yang Tertunda Lima Bulan

Nasional detik.com,Pesawaran Lampung – Terkait insentif guru honorer yang belum terbayar kepada seluruh guru honorer Kabupaten Pesawaran, Siti Rivngatin salah satu guru honorer di Kabupaten Pesawaran mewakili seluruh tenaga guru honorer menunjuk kuasa kepada Ketua Peradi Gedung Tataan  Dr (Can) Nurul Hidayah, SH.MH yang juga sebagai Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cahaya Keadilan, supaya bisa mengurus nasib guru honorer yang belum di bayar insentifnya selama 5 bulan, Senin (23/12/2024).

” Iya benar, Saya mewakili seluruh guru honorer di Kabupaten Pesawaran, yang mana sampai sekarang Gajih kami semua yang tergolong  di PGHM dan FTHSNI selama 5 bulan ini belum terbayar, sedangkan tahun 2024 sudah mau habis,” Ucapnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Mahasiswa Magang Psikologi Universitas HKBP Nomensen Dukung Pembinaan Moralitas Bagi Warga Binaan

Ditempat yang sama Nurul Hidayah langsung menuju Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran guna untuk konfirmasi kepada kepala dinas Pendidikan guna  menanyakan terkait gajih guru honorer yang tertunda,

” Tadi saya sudah ke dinas Pendidikan namun tidak bertemu dengan Kadisnya, Saya hanya bertemu dengan Kabid P2K Pradana Utama dan Kasienya Topon, Saya juga telah mengirim surat kepada Bupati Pesawaran, Ketua DPRD Pesawaran dan Kapolres Pesawaran, Supaya masalah yang lagi viral ini cepat di selesaikan,” Kata Nurul Hidayah kepada Media.

Saat di temui Kabid P2K Pradana Utama didampingi oleh kasie Topan mewakili Kapala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran,

menerangkan bahwa Dinas pendidikan hanya wadah saja dan  yang mencairkan di BPKAD Kabupaten Pesawaran,

” Dinas Pendidikan hanya wadah saja, untuk pencairan gajih honorer itu ada di BPKAD Pesawaran, Kami dari pihak dinas Pendidikan akan melengkapi data dan kalau sudah selesai akan kami serahkan ke BPKAD,” Ujarnya.

Nurul Hidayah menambahkan, agar semua Ketua Forum PGHM dan FTHSNI Kabupaten dan Kecamatan agar di panggil karna ada dugaan pungli,

” Disini ada dugaan pungli yang di lakukan oleh pihak koordinator tingkat kecamatan dan Kabupaten, Saya mendapat informasi karna setiap bulan  Pencairan ada yang di wajibkan untuk membayar iuran sebesar 20 ribu sampai 30 ribu rupiah, Nah ini peruntukannya seperti apa dan di gunakan untuk apa, karna ini bukan sedikit tenaga honorer tapi Ribuan tenaga honorer,” Tutupnya.

(Tim)