Langkat,13/12/2024 – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Langkat mendesak Penjabat (Pj) Bupati Langkat, M. Faisal Hasrimy, AP, M.AP, untuk segera memeriksa proyek pengadaan Smart Board di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. Proyek yang memakan anggaran negara hingga puluhan miliar rupiah ini memunculkan pertanyaan terkait transparansi dan efektivitas penggunaannya.
Smart Board Kebutuhan atau Kepentingan ?
Pengadaan media pembelajaran digital berupa Smart Board atau papan tulis interaktif pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Langkat yang bersumber dari dana APBD-P Tahun anggaran 2024, senilai hampir Rp.50 milyar mengundang pertanyaan berbagai elemen masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Ketua GP Ansor Langka Junaidi menyatakan bahwa pengadaan Smart Board ini perlu diawasi secara ketat agar sesuai dengan aturan dan benar-benar memberikan manfaat bagi dunia pendidikan di Kabupaten Langkat. Ia menilai besarnya anggaran yang dikeluarkan harus diimbangi dengan hasil yang jelas dan terukur.
“Kami meminta Pj Bupati M. Faisal Hasrimy untuk memeriksa proyek ini secara menyeluruh. Apakah proses pengadaannya sudah sesuai mekanisme, dan apakah ada indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara,” ujar Junaidi pada [Jum’at,13/12/2024].
Kondisi Pendidikan Langkat ?
Realita di Lapangan Berdasarkan data dan laporan yang dihimpun dari berbagai sumber, banyak sekolah di Langkat masih menghadapi tantangan serius.
Beberapa di antaranya tidak memiliki fasilitas laboratorium, perpustakaan, bahkan ruang kelas yang layak.
Menurutnya, proyek ini seharusnya tidak hanya menjadi formalitas belaka, tetapi benar-benar memberikan dampak positif bagi siswa dan tenaga pengajar. GP Ansor Langkat juga mengkhawatirkan potensi korupsi dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara sebesar itu.
“Anggaran puluhan miliar adalah jumlah yang besar. Kami ingin memastikan bahwa proyek ini tidak menjadi ajang pemborosan atau kepentingan segelintir pihak,” tambahnya.
GP Ansor Langkat juga menyerukan agar seluruh informasi terkait proyek ini, termasuk mekanisme pengadaan, harga unit, serta daftar penerima manfaat, dibuka secara transparan kepada publik. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan akuntabilitas pihak-pihak terkait, terutama Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
Ada Apa Dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat ?
Sementara itu, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan GP Ansor Langkat. Masyarakat Kabupaten Langkat berharap agar Pj Bupati segera turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek ini.
“Kami mendukung pengembangan teknologi di dunia pendidikan, tapi harus jelas manfaatnya. Jangan sampai uang negara terbuang percuma,” ujar salah seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Berita ini terus berkembang, dan masyarakat menunggu langkah tegas dari Pj Bupati M. Faisal Hasrimy untuk menindaklanjuti permintaan tersebut.Tegas NYA
