Kanwil Kemenkumham Sumut Lakukan Pendampingan dan Evaluasi Pelayanan Publik di Rutan Labuhan Deli dan Rudenim Medan

MEDAN

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara (Kemenkumham Sumut) telah melaksanakan kegiatan Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi Pelayanan Publik Berbasis SPAK-SPKP, Pelayanan Berbasis Survei Integritas, serta Pelayanan Publik Berbasis HAM di Rumah Tahanan (Rutan) Klas IIB Labuhan Deli dan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Medan.

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 23 Oktober 2024 dan dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, termasuk Kepala Bidang HAM, Flora Nainggolan, yang bertindak sebagai pelaksana utama.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Turut hadir dalam kegiatan ini adalah Kasi Pengelolaan dari Rutan Labuhan Deli, Boniek Juventus, yang mewakili Kepala Rutan, serta Kasi Registrasi dan Pelaporan Rudenim Medan, Donni Bahar, yang mewakili Kepala Rudenim. Selain itu, Kasub Bidang Pengkajian, Penelitian, Pengembangan Hukum dan HAM, Bram Gun Saulus Lumban Gaol, serta Kasub Bidang Pemajuan HAM, Desni Manik, juga berpartisipasi dalam kegiatan ini bersama Tim dari Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut.

Adapun substansi kegiatan yang dilaksanakan meliputi tiga aspek utama, yaitu:

1. Pelayanan Publik Berbasis Survei Integritas;

2. Pelayanan Publik Berbasis SPAK-SPKP;

3. Pelayanan Publik Berbasis HAM.

Dalam arahannya, Kepala Bidang HAM, Flora Nainggolan, menekankan pentingnya penyamaan persepsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di setiap satuan kerja. Ia menyampaikan bahwa kualitas pelayanan tidak bisa dicapai oleh individu saja, tetapi membutuhkan komitmen, kerja sama tim, serta kolaborasi dengan seluruh pihak terkait. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap beberapa indikator layanan publik, termasuk layanan berbasis HAM dan survei integritas, guna menemukan solusi untuk peningkatan ke depannya.

Kegiatan ini mendapat respon positif dari pihak Rutan Labuhan Deli dan Rudenim Medan. Kedua satuan kerja tersebut berkomitmen untuk terus melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempertahankan kualitas pelayanan berbasis SPAK-SPKP serta survei integritas.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kemenkumham Sumut dapat terus terjaga.(AVID/rel)