Pesawaran Lampung Nasional detik.com–Kepala Personal Informan Negara Republik Indonesia (PINRI) Muhlis,SE sangat menyayangkan atas laporan terhadap kades sukaraja kecamatan Gedong Tataan kabupaten Pesawaran yang kedapatan menyimpan ratusan stiker paslon nomor urut 2 Nanda dan Antonius di dalam meja kantor kerjanya yang di anggap tidak memenuhi syarat
materi oleh Bawaslu dan gakumdu kabupaten pesawaran.
Padahal menurut nya,sudah jelas pelanggaran yang di lakukan oleh diduga oknum PJ.kepala desa sukaraja tersebut,pasal nya di meja kerja yang bersangkutan di dapati ratusan stiker Paslon nomor 2 apa lagi yang bersangkutan merupakan ASN dan PJ.kepala desa sukaraja yang juga merupakan salah seorang Kabid Dikdas pendidikan kabupaten pesawaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau Kita lihat vidio nya Jelas sekali Kades sukaraja telah bermain politik karena sudah jelas dan terbukti ditemukannya ratusan stiker Paslon nomor 2 Nanda dan Antonius didalam meja ruang kerjanya dan itu di saksi kan oleh semua unsur terkait bahkan sejumlah media pun ikut memvideokan kejadian tersebut,jadi tidak benar kalau kejadian tersebut dianggap tidak memenuhi syarat materiNya,”tegas Muhlis,SE.
Muhlis,SE juga mengatakan bahwa bawaslu terlalu dini menyimpulkan bahwa kasus tersebut tidak memenuhi syarat materi dan kami menganggap Bawaslu dan gakumdu selaku lembaga pengawas pemilukada di kabupaten pesawaran terindikasi tidak netral dan terkesan masuk angin.
“saya selaku kepala personal informan Negara wilayah lampung menyayangkan sekali tindakan gakumdu dan Bawaslu kabupaten pesawaran yang begitu cepat mengambil kesimpulan dalam kasus ini,padahal sudah jelas bukti dan saksi,”ujarnya.
Oleh sebab itu dalam waktu dekat pihak nya akan segara melaporkan gakumdu dan bawaslu pesawaran terkait indikasi ketidak netral dalam pemilukada serta adanya dugaan keberpihakan lembaga pengawas kepada salah satu paslon ke Bawaslu pusat ,DKPP dan Kapolri sehingga demokrasi di kabupaten pesawaran dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Kami berharap dengan adanya laporan kepada Bawaslu pusat,DKPP dan Mabes Polri,terkait ada nya indikasi keberpihakan dan ketidak netralan Bawaslu dan gakumdu dapat di tangani oleh pusat sehingga pilkada damai dan sesuai dengan asas demokrasi dapat berjalan,tanpa ada tekanan dari pihak pihak lain,”pungkas nya seraya mengatakan,jika badan pengawas saja sudah tidak netral di khawatirkan pilkada di kabupaten pesawaran akan memicu menimbulkan konflik dan berpotensi menimbulkan kekacauan Kamtibmas di wilayah hukum Pesawaran.
.(Tim)
