Pesawaran, Lampung Nasional detik.com — Aliansi Masyarakat Pesawaran menemukan banyak kejanggalan pada penggunaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023, hal tersebut disampaikan Saprudin Tanjung dalam wawancara bersama awak media dikantornya, jum’at, 6 september 2024.
Berdasarkan temuannya pada Dokumen Pelaksaanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023 pada Dinas Kominfo Kabupaten pesawaran, bahwa ada 3 hal yang menjadi sorotan oleh Aliansi Masyarakat Pesawaran, yaitu terkait penggunaan anggaran untuk media massa, pengadaan Bandwidth, serta sewa bangunan rumah di Jakarta.
ADVERTISEMENT
![banner 300x250](https://nasionaldetik.com/wp-content/uploads/2024/12/BANNER-DETIK-350-B.jpg")
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Iya, jadi temuan ini kita dapatkan dari data Penggunaan anggaran perubahan Dinas Kominfo Tahun 2023 yang kita miliki, dan sebenarnya kalau di bedah ini banyak sekali item-item yang Anggarannya sangat luar biasa tapi buktinya di lapangan banyak yang di mark up. Yang pertama masalah kerjasama dengan teman-teman wartawan, disitu tertera adanya anggaran Dana Hibah Kurang lebih Sekitar 2 Milyar, kemudian juga ada kerjasama publikasi media on-line, media harian,media cetak, serta TV, itu juga sekitar 2 milyar. Total hampir 5 milyar, tapi kenyataan di lapangan banyak sekali teman-teman wartawan yang mengeluh, dan mungkin beberapa media juga ada yang tidak disalurkan secara penuh.” Ujarnya.
“Kemudian masalah bandwidth, disini saya lihat memang luar biasa nilainya yaitu 2.000.040.000 dengan dugaan kerugian negara sekitar 800 juta, yang sudah pernah di rilis sebelumnya, untuk bandwidth dengan kapasitas 200 Mbps pasarannya hanya 62.964.437 perbulan, penggunaan bandwidth juga gak jelas dan seharusnya kebutuhan internet disekitar pemda sangat luar biasa baik kecepatan dan lain-lain tapi kenyataannya tidak.” Tegas Tanjung.
Lanjut saprudin tanjung, “Kemudian yang lebih parah lagi masalah sewa tanah dan bangunan di Jakarta yang nilainya sangat fantastis senilai 618 Juta, sewa rumah seperti apa yang nilainya begitu besar, dimana saat ini pemerintah daerah pesawaran kondisinya pailit, malah seolah menghambur-hamburkan uang, lebih anehnya lagi gaji untuk tenaga kebersihan dirumah itu hanya di bayar 300.000/perbulan, masak iya di Jakarta gaji tenaga kebersihan hanya segitu.” Ujarnya.
Dari data yang telah dihimpun oleh aliansi masyarakat pesawaran, pengunaan anggaran yang tertera di DPPA pada Dinas KOMINFO tersebut diduga banyak yang di mark up, hal ini dikatakan oleh Safrudin Tanjung selaku ketua Aliansi Masyarakat Pesawaran dan akan segera melaporkan kepada pihak kejaksaan Negeri kabupaten pesawaran.
“Khusus untuk 3 permasalahan ini, insya allah hari senin atau selasa minggu depan akan kita laporkan ke kejaksaan negeri pesawaran dulu, Tutup Tanjung”.
Red/tim
