Pesawaran Lampung Nasional detik.com – Dugaan penyimpangan anggaran mencapai ratusan juta rupiah yang diduga dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pesawaran, terindikasi ada nya dugaan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dari nilai ratusan juta rupiah dalam peruntukan pembelanjaan tidak masuk akal.
Pantauan awak media dan LSM MAI Pesawaran, dari data yang ada pada tahun 2024 di antara nya, Belanja sewa gedung Bangunan kantor spesifikasi, sewa kantor satuan tugas layanan informasi Dinas Komonikasi lnformatika Statistik,dan persandian di jakarta yang menghabiskan anggaran Rp.617.000.000 (Enam Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah) diduga di simpangkan tidak tersalurkan.
Belanja modal alat komunikasi tahun anggaran 2024 telepon android 8/12 GB dengan Pagu dianggarkan Rp 4.000.000 ( Rmpat Juta Rupiah ) diduga di mar’up
ADVERTISEMENT
![banner 300x250](https://nasionaldetik.com/wp-content/uploads/2024/12/BANNER-DETIK-350-B.jpg")
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada tahun 2023, belanja modal alat komunikasi telepon android 8/128 GB senilai Rp 12.000.000 ( Dua Belas Juta Rupiah) diduga diselewengkan,fisik nya piktif.
Dari anggaran mencapai ratusan juta yang di kelola Dinas Kominfo Pesawaran tersebut banyak ditemukan dugaan KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme), hingga hal ini jadi sorotan Arif Roni selaku ketua Lembaga LSM MAI (Marwah Aliansi Indonesia) Pesawaran.
Dirinya menyampaikan, bahwa dengan anggaran ratusan juta rupiah itu banyak dugaan telah disimpangkan atau di mar’up oleh dinas Kominfo, karna dilihat dari data yang ada,penggunaan nya tidak masuk akal, dan saya menduga Dinas Kominfo Pesawaran tersebut diduga sudah korupsi anggaran dengan nilai ratusan juta rupiah.
Kami dari Lembaga Aliansi Marwah Indonesia akan mengawal terkait anggaran Dinas Kominfo Pesawaran dan menggali apakah anggaran itu realisai atau piktif, dan kami sebagai sosial control akan melaporkan, jika ini benar yang dilakukan Dinas Kominfo Pesawaran terindikasi dugaan penyelewengan, penyimpangan dan korupsi, maka kami akan segera melaporkan ke Aparat Penegak Hukum,agar segera di proses, tindak-tindakan yang melanggar hukum,agar bersih dari sarang korupsi, “Tandas Arif Roni.
Red/Tiem.
