Nasionaldetik.com , jombang – Indonesia sebagai negara agraris sepertinya sudah tinggal kenangan. Persoalan pertanian dan pangan kita sudah bergantung kepada negara lain dengan kebijakan impor. Salah satunya komoditi beras yang menjadi makanan pokok rakyat Indonesia.
Tata kelola pertanian khususnya beras yang tidak dikembangkan dengan seksama menjadikan pasokan stok pangan menjadi minus. Hasil panen beras petani lokal tidak mampu memenuhi permintaan pasar dalam negeri yang tinggi, alhasil stok beras dipenuhi dari pasokan impor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jika persoalan pangan selalu diatasi dengan impor, maka petani lokal semakin merana. Stok beras impor melimpah otomatis harga beli gabah panen petani lokal jadi murah. Sementara petani harus menanggung hutang pupuk yang harganya melangit. Nasib petani lokal ibarat hidup segan mati tak mau” ungkap Gus Wal selaku Ketua Umum ormas Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) kepada awak media menanggap persoalan impor beras.
Kebijakan Kementrian Pertanian yang cenderung tidak berpihak kepada petani lokal sudah sering dikeluhkan para petani. Praktik tengkulak masih sering terjadi seolah menjadi bagian dari birokrasi kementrian. Distribusi pupuk yang dimonopoli pihak tertentu menjadikan petani kesulitan meningkatkan hasil panennya.
“Menteri Pertaniannya ketangkap KPK menjadi bukti ketidak becusan ngurus pertanian. Berlanjut ke Menteri Perdagangan yang hobby impor yang terlihat juga amburadul. Masyarakat sudah paham kalau praktik impor itu bisnis rente, semakin banyak impor makin banyak biaya siluman yang dikeluarkan dan pada akhirnya harga yang sampai ke masyarakat sudah termasuk bonus membayar rente juga. Ini menjadi PR besar bagi pemerintah, bagaimana berpihak kepada rakyat itu kewajiban bukan pilihan” lanjut Gus Wal membuka fakta yang terjadi di tengah masyarakat.
PNIB menjadi ormas yang konsisten membela kepentingan rakyat, lintas golongan, Agama dan kebhinekaan demi tetap tegakknya NKRI di tengah gempuran persaingan global. Bagi PNIB rakyat itu asset negara bukan komoditas yang bisa dipermainkan oleh pihak-pihak tertentu.
PNIB Berharap Pemerintah saat ini sesegera mungkin memecat Menteri Pertanian Amran Sulaiman Dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang selama menjabat bukan melayani dan memakmurkan rakyat namun kebijakanya membuat rakyat menjadi semakin menderita dengan semakin mahalnya sembako dan kebutuhan pangan lainya, ironis negara agraris namun pangan mahal dan bergantung dengan import, semoga Pemerintahan selanjutnya juga tak memasukkan 2 nama tersebut kedalam daftar menterinya oktober mendatang, terang Gus Wal.
“PNIB selain konsisten melawan khilafah, Wahabi, radikalisme dan terorisme juga konsen pada persoalan masyarakat. Mereka yang mengeluh tetapi tidak bisa berbuat apa-apa menjadi upaya PNIB menyuarakan kegelisahannya. Ini murni suara dari kampung, desa, pasar yang setiap hari kita dengar dan prihatinkan. Para penentu kebijakan seharusnya mendengar apa yang sebenarnya terjadi bukan dari laporan bawahan yang selalu bernada ABS (Asal Bapak Senang : Red). Rakyat adalah pemilik sah negeri ini yang harus diperhatikan, bukan milik para pejabat yang mengambil kebijakan dari belakang meja dan ruangan mewah. Stop impor beras, berdayakan petani lokal untuk meningkatkan hasil pertaniannya. Ajari mereka teknologi pertanian yang efisien dan fasilitasi pupuk secara merata. Anggaran impor lebih baik dialokasikan untuk petani daripada diserahkan pada mafia impor. PNIB setia bersama rakyat dalam kondisi apapun demi Indonesia yang bermartabat dan berkeadilan” Stop Impor Beras, Stop Import Dai Provokator dari luar negeri, Stop Persebaran Wahabi Khilafah Cikal bakal Intoleransi Separatisme Radikalisme Terorisme,”pungkas Gus Wal di akhir pernyataannya.
Penulis : Gus wal
Pimred : Edi uban
Editor : Yuan / Tambunan
