Dairi, Sumut Nasionaldetik.com
Pesan tersebut di sampaikan saat menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji 507 orang panitia pemungutan suara (PPS) se kabupaten Dairi, untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi tahun 2024 mendatang, pada Minggu 26 Mei 2024 di GOR Sidikalang.
Pada dimaksud, Turut hadir dalam kegiatan pelantikan PPS yang dilantik oleh Ketua KPU Dairi Ariyanto Tinendung, yakni: Unsur Forkopimda, Pj Sekretaris Daerah Jonny Hutasoit, Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara Kotaris Banurea, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Dairi Juliawan Rajagukguk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pj Bupati menyampaikan, PPS memiliki peran yang strategis dan penting dalam setiap falan setiap pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan umum. Sebagai ujung tombak, PPS merupakan perpanjangan tangan panitian pemilihan kecamatan (PPK), sedangkan PPK sebagai perpanjangan tangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu.
“Oleh karena itu kepada 507 orang PPS yang telah dilantik, agar segera melakukan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga seluruh tahapan yang telah ditentukan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 di Dairi, dapat terlaksana dengan baik,” ujar Pj Bupati Dairi Charles Bantjin.
Dikatakan Pj Bupati Dairi, pelaksanaan pemilu telah terlaksana dengan baik khususnya di Dairi, dimana secara keseluruhan melibatkan PPS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemilu. Sehingga, berbagai kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu sebelumnya, hendaknya menjadi catatan yang harus diperbaiki.
“Satu hal yang penting adalah setiap tindakan seluruh penyelenggara pemilu termasuk PPS harus berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku, agar langkah dan tindakan dapat dipertanggung jawabkan,” ucap Pj. Bupati. Ia menghimbau serta mengingatkan kepada PPS, untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki, termasuk menjaga diri agar tidak terjebak dalam gratifikasi politik, karena akan memiliki konsekuensi hukum sekaligus menodai nilai nilai demokrasi.
Pj Bupati menekankan lagi, pentingnya netralitas seluruh penyelenggara pemilu yang harus ditegakkan sebagai modal penting, dalam mengawal tegaknya demokrasi. Suksesnya penyelenggaraan pemilu tidak hanya peran dari KPU saja, namun peran dari masyarakat serta seluruh stake holder terkait demi terciptanya pemilu yang aman dan lancar. “Selamat bekerja kepada seluruh pejuang demokrasi,” ujar Pj Bupati di akhir sambutannya yang turut dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dairi.
Sumber: Pemkab Dairi
(Nur Kennan Tarigan)
Dairi, Sumut Nasionaldetik.com
Pesan tersebut di sampaikan saat menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji 507 orang panitia pemungutan suara (PPS) se kabupaten Dairi, untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi tahun 2024 mendatang, pada Minggu 26 Mei 2024 di GOR Sidikalang.
Pada dimaksud, Turut hadir dalam kegiatan pelantikan PPS yang dilantik oleh Ketua KPU Dairi Ariyanto Tinendung, yakni: Unsur Forkopimda, Pj Sekretaris Daerah Jonny Hutasoit, Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara Kotaris Banurea, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Dairi Juliawan Rajagukguk.
Pj Bupati menyampaikan, PPS memiliki peran yang strategis dan penting dalam setiap falan setiap pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan umum. Sebagai ujung tombak, PPS merupakan perpanjangan tangan panitian pemilihan kecamatan (PPK), sedangkan PPK sebagai perpanjangan tangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu.
“Oleh karena itu kepada 507 orang PPS yang telah dilantik, agar segera melakukan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga seluruh tahapan yang telah ditentukan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 di Dairi, dapat terlaksana dengan baik,” ujar Pj Bupati Dairi Charles Bantjin.
Dikatakan Pj Bupati Dairi, pelaksanaan pemilu telah terlaksana dengan baik khususnya di Dairi, dimana secara keseluruhan melibatkan PPS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemilu. Sehingga, berbagai kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu sebelumnya, hendaknya menjadi catatan yang harus diperbaiki.
“Satu hal yang penting adalah setiap tindakan seluruh penyelenggara pemilu termasuk PPS harus berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku, agar langkah dan tindakan dapat dipertanggung jawabkan,” ucap Pj. Bupati. Ia menghimbau serta mengingatkan kepada PPS, untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki, termasuk menjaga diri agar tidak terjebak dalam gratifikasi politik, karena akan memiliki konsekuensi hukum sekaligus menodai nilai nilai demokrasi.
Pj Bupati menekankan lagi, pentingnya netralitas seluruh penyelenggara pemilu yang harus ditegakkan sebagai modal penting, dalam mengawal tegaknya demokrasi. Suksesnya penyelenggaraan pemilu tidak hanya peran dari KPU saja, namun peran dari masyarakat serta seluruh stake holder terkait demi terciptanya pemilu yang aman dan lancar. “Selamat bekerja kepada seluruh pejuang demokrasi,” ujar Pj Bupati di akhir sambutannya yang turut dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dairi.
Sumber: Pemkab Dairi
(Nur Kennan Tarigan)
