Brebes //nasionaldetik.com – Merubah bentuk sebuah pos pengamanan pasar, Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes, Agung Tirto Kumara menegaskan tidak diperbolehkan.
Pernyataan tersebut menyusul adanya aduan sebuah pos pengamanan di pasar Sitanggal Larangan Brebes yang di rubah dan di alih fungsikan untuk usaha perdagangan.
ADVERTISEMENT
![banner 300x250](https://nasionaldetik.com/wp-content/uploads/2024/12/BANNER-DETIK-350-B.jpg")
SCROLL TO RESUME CONTENT
“berdasarkan peraturan yang ada bahwa merubah atau membangun itu tidak diperbolehkan kecuali merenovasi kerusakan, tetapi selama tidak merubah bentuk dalam artian karakternya itu diperbolehkan,” terang Agung saat di konfirmasi media di Kantornya, Kamis (2/5).
kepala pasar
Selain itu terkait alih fungsi, Agung munuturkan itu menjadi ranah manajeman pasar.
Namun begitu pihaknya mengaku akan melakukan kroscek.
Sementara adanya informasi telah adanya ijin dari Dinas terkait alih fungsi dan merubah bentuk, Agung membantah .
“Selama saya Menjabat disini, tidak ada permintaan ijin dan jelas tidak diijinkan,” tegasnya.
Sebelumnya di dapat informasi sebuah pos satpam dirubah dan dialih fungsikan untuk usaha penjualan baso.
Hal itu diakui oleh Gimin, seorang pedagang bakso yang mengaku telah mendapat ijin dari dinas terkait.
“Dulunya tempat itu rusak dan terbengkalai sehingga saya minta ijin untuk merenovasi dengan biaya sendiri, selanjutnya setelah di renovasi tempat itu saya sewa dengan perbulan 40ribu dan harian 5500, menurut kepala pasar ini sudah mendapat ijin dinas terkait untuk masuk sebagai pendapatan daerah,” kata Gimin.
Dijelaskan juga ia berani menyewa tempat tersebut lantaran diakuinya telah ada ijin dinas Terkait.
Gimin juga mengaku telah menyewa tempat tersebut sekitar 2 tahun lalu. sayangnya dilain waktu ia justru menyebutkan tidak ada sewa lantaran belum ada surat ijin keluar.
“Maaf yang benar tidak ada sewa lantaran surat ijinya belum keluar” dalih Gimin.
Sementara Tarjani, Kepala Pasar tersebut mengaku rehab tempat itu sudah mendapat rekomendasi dinas.
“Pembangunan Rehab pos satpam itu sudah mendapat ijin dari dinas, hal itu lantaran dianggap pos pengamanan itu sudah tidak terpakai dan rusak, sehingga ketika saya usulkan ke dinas, dinas tidak ada anggaran untuk merenovasi yang pada akhirnya di renovasi oleh salah satu pedagang,” kata Tarjani.
Menyoroti hal tersebut, salah satu aktivis Brebes Tris Bergas menilai rehab bangunan pemerintah yang di ubah oleh pihak pedagang merupakan pelanggaran, apalagi di sebutkan Tris tempat tersebut diduga disewakan atau dikomersilkan.
“kami menyayangkan rehab merubah bentuk tempat pos keamanan yang di jadikan kios oleh pihak pedagang, ini selain melanggar aturan yang ada, juga ada dugaan oknum pasar melakukan tindakan memperkaya diri sendiri, hal itu lantaran tidak ada ijin dari dinas terkait,” kata Tris bergas.
AG
