Banda Aceh – Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM-NUS) Wilayah Aceh sukses menggelar kegiatan Fokus Group Discusion (FGD) yang berlangsung di Aula Hermes Palace Hotel yang berada di Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Aceh, terhadap persolan marak masuknya Etnis Ronghiya ke wilayah Aceh melalui jalur laut. Kamis, 20/03/2024.
Diketahui, bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM Nus) merupakan salah satu wadah aliansi para pimpinan organisasi/stakeholder mahasiswa yang memiliki peran penting dalam mengontrol persoalan ditengah masyarakat, pemerintahan, demikian halnya seperti persoalan masuknya Etnis Rohingya ke Indonesia melalui jalur laut menggunakan kapal, yang dinilai kian hari semakin meresahkan masyarakat.
Korda BEM Nus Aceh menyebutkan sebelumnya pada Desember 2023 lalu BEMNUS Aceh telah melakukan aksi unjuk rasa atau penolakan terhadap etnis Rohingya, hal tersebut dilakukan atas dasar kekecewaan BEMNUS karena dinilai lambatnya pemerintah dalam menyikapi serta tidak ada solusi yang kongkrit pada kasus Ronghiya yang kian hari mulai meresahkan masyarakat Aceh khususnya.
ADVERTISEMENT
![banner 300x250](https://nasionaldetik.com/wp-content/uploads/2024/12/BANNER-DETIK-350-B.jpg")
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami dari aliansi BEM-NUS masih konsisten dalam kasus Etnis Ronghiya yang masuk secara besar besaran ke wilayah Aceh, sebelumnya juga kita telah menyatakan sikap menolak dengan cara menggelar aksi unjuk rasa bentuk kekecewaan atas lambatnya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini”. Muhammad Khalis, Korda BEM Nus Aceh.
Muhammad Khalis, menyebutkan Rabu 20 Maret 2024. Pengurus BEM Nus Aceh kembali melakukan aksi yang sedikit berbeda, yakni dengan menggelar Fokus Group Discusion (FGD) dan menghadirkan sejumlah Pemateri yang konsen dibidang hukum, pengamat kebijakan hingga unsur pemerintahan.
“Sebagaimana yang telah dilihat bersama sebelumnya, bahwa BEM-NUS Aceh hingga Pusat telah menyikapi dengan serius persoalan masuknya Etnis Ronghiya ke wilayah Aceh melalui jalur laut, atas hal tersebut BEM Nusantara Aceh merespon dengan tegas dan menyatakan sikap menolak serta meminta pemerintah melalui bidang ke imigrasian untuk memulangkan kembali para etnis Rohingya agar tidak menimbulkan kegaduhan yang besar di tengah masyarakat”. Muhammad Khalis.
Lanjutnya, Muhammad Khalis, kegiatan FGD yang kita laksanakan mengangkat tema “Refleksi Temu Wicara Terkait Peranan
Pemerintah Tentang Langkah Solutif Dalam Menanggapi Kasus Imigran Rohingya” yang dimana akan melahirkan opsi serta pandangan dan kesepahaman dalam persoalan yang ada, bagaimana tidak, diluar sana cukup banyak berita yang menyudutkan pergerakan mahasiswa maka ini forum resmi kita buka guna menyadarkan masyarakat bahwasanya mahasiswa dan pemuda punya ide dan komitmen menjaga keutuhan bangsa dari gangguan asing.
Dalam kegiatan tersebut BEM Nusantara Aceh mengundang Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Phd.D, (Rektor Universitas
Jenderal Achmad Yani). Dr. M. Gaussyah, S.H, M.H (Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala), serta Direktur pengawasan dan penindakan ke imigrasian kemenkumham RI, Saffar Muhammad Godam, yang dipandu langsung oleh wartawan senior Aceh/CEO Modus Aceh, Muhammad Saleh, S.E.,M.M. Terangnya Muhammad Khalis.
Sebutnya, Muhammad Khalis, kegiatan yang berlangsung alot turut dihadiri Bustami Hamzah, merupakan PJ Gubernur Aceh, Kapolda Aceh yang diwakili Dirpolairud Kombes Risnanto, Dirintelkam Polda Aceh Kombes Pol. Muhammad Ali Khadapi, Pangdam yang diwakili As Intel, Kepala keimigrasian Banda Aceh, Kadis Kelautan & Perikanan Aceh, Kadis perternakan Aceh, Kasat reskrim polresta banda aceh, dan sejumlah OKP, hingga lembaga mahasiswa kampus PTN/PTS yang ada dibanda Aceh dan aceh besar,sedangakan yang berada diluar wilayah banda aceh dan aceh besar mengikuti melalui zoom meeting.
Harapannya dengan adanya kegiatan ini forkopimda aceh bersama dengan masyarakat dan mahasiswa dapat menyatukan pandangan terkait penolakan etnis rohingya yang mencoba datang ke aceh serta mendapat solusi bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan, terutama untuk keimigrasian aceh agar dapat meningkatkan kerja kerasnya dalam menyatukan pandangan bersama masyarakat aceh terkait penolakan rohingy sehingga nantinya harapan kita bersama dapat tercapainya kedamaian dan terhindar dari gangguan asing.
“Kita juga menginginkan serta mendukung pihak kepolisian dalam mengungkapkan semua yang terlibat dalam kasus TPPO, sikat dan tuntaskan siapa saja yg terlibat demi kedamaian bersama khusus nya kedamaian bagi masyarakat Aceh”. Tutup khalis
