Organisasi Masyarakat Yang Tergabung Dalam Koalisi Masyarakat Sipil Meminta Panglima TNI Untuk Tidak Melanjutkan Rencana Penambahan 22 Kodam Baru2 Kodam Baru

Nasional Detik.com

- Redaksi

Rabu, 13 Maret 2024 - 20:21 WIB

40214 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Dr. Al Araf, ahli Pertahanan (mantan dosen Unhan) mengungkapkan kekagetannya terkait rencana penambahan Kodam di beberapa wilayah Indonesia, saat hadir dalam acara podcast resmi Novel Baswedan beberapa waktu lalu.

Mengutip pernyataan Dr Al Araf yang terkejut saat Rapim TNI Polri yang dimana menyebutkan, rencana untuk menambah 22 Kodam baru di Indonesia.

“Rencana ini sejalan dengan aspirasi Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan karena setahun yang lalu Prabowo telah menyatakan keinginannya untuk membangun Kodam di seluruh Provinsi di Indonesia dan dikuatkan oleh Jenderal Agus Subiyanto dalam Rapim TNI Polri beberapa minggu lalu. Namun, hal ini tentu memicu perdebatan terkait transformasi dalam tubuh TNI,” tandasnya.

Pertimbangan muncul terkait apakah komando teritorial masih relevan dalam generasi perang baru yang cenderung asymmetrical warfare (peperangan asimetris), karena generasi saat ini sudah berada dalam generasi perang kelima, yang sifatnya sudah sangat asymmetrical.

Baca Juga :  Personil Lalu Lintas Polres Tapteng Pasangkan Stiker Pada Kendaran Himbauan Tertib Berlalu lintas

Araf menjelaskan, banyak negara saat ini tidak lagi mengandalkan struktur teritorial dalam membangun kekuatan pertahanan. Perang asymmetrical mengubah cara pandang dalam menghadapi ancaman, sehingga diskusi tentang kebutuhan akan Kodam baru menjadi penting.

“Di banyak negara, orang tidak lagi mengandalkan struktur ke dalam, seperti teritorial ini. Karena berbicara bagaimana membangun kekuatan pertahanan dalam menghadapi ancaman yang sifatnya asimetrik,” pungkasnya. (Red).

Berita Terkait

SURAT TERBUKA KEPADA BAPAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA H. PRABOWO SUBIANTO
Kalbar Memanas: Rajawali Turun Tangan Usut Tuntas Perang Klaim KPK vs Gubernur
Wau Kabupaten Pacitan Terima Anggaran Rp4 Miliar dari Inpres 2025
Kalbar Membara: Kasus Ria Norsan dan Krisis Kepercayaan Publik
Kasus BP2TD: Rajawali Geram, Minta Polda Kalbar Transparan Soal 3 Tersangka Tertunda!
Rakyat Kusau Makmur Ultimatum PT ATS 1 Ingkar Aturan!
Setelah Gubernur, Siapa Lagi? MAUNG “Tantang” KPK Bongkar Semua Kasus Korupsi di Kalbar!
Klarifikasi Tegas Wartawan FS: Tuduhan ‘Cemari Marwah Jurnalis’ di Banggai Laut Dinilai Tidak Berdasar

Berita Terkait

Selasa, 30 September 2025 - 15:08 WIB

Koordinator LSM Mapak Desak Presiden Prabowo Subianto Segera Menahan Sudewo di Kasus Suap DJKA

Senin, 29 September 2025 - 23:48 WIB

PNIB Meminta Presiden Prabowo Segera Ganti Kapolri yang “Mesra dengan UAS” Tokoh HTI Perusak Persatuan Anak Bangsa berdalih Toleransi

Senin, 29 September 2025 - 11:07 WIB

Patroli Malam di Selo, Koramil 07 Bersama Ormas Perkuat Keamanan Desa

Minggu, 28 September 2025 - 12:08 WIB

KRIMINALISASI KRITIK PUBLIK: NARASUMBER WARGA DILAPORKAN PEJABAT RW KE POLDA JATENG PASCA DAMAI, PROSEDUR PEMANGGILAN POLISI DINILAI AMBIGU

Minggu, 28 September 2025 - 07:04 WIB

KKNT Universitas Alma Ata Gelar Sosialisasi Program Makanan Tambahan Di Desa Trisobo

Sabtu, 27 September 2025 - 17:32 WIB

Dandim Sragen Menghimbau Kepada Masyarakat Daftar TNI gratis!

Sabtu, 27 September 2025 - 01:25 WIB

Babinsa dan Bidan Desa Laksanakan PSN Cegah DBD

Sabtu, 27 September 2025 - 01:21 WIB

Patroli Malam Jaga Kamtibmas, Koramil Klego Bersama Linmas dan Kokam Tingkatkan Keamanan Desa Bade

Berita Terbaru

Jawa timur

Danrem Untoro: TNI Siap Hadir dan Jadi Solusi bagi Masyarakat

Selasa, 30 Sep 2025 - 23:03 WIB