Oknum Dinas PUPR dan Pokja V Biro Pengadaan barang dan jasa Kalimantan Barat, Dugaan Korupsi Pengaturan Lelang Proyek

Edi Supriadi

- Redaksi

Sabtu, 2 Maret 2024 - 03:25 WIB

40184 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Pontianak, Kalimantan Barat, Nasionaldetik.com – Lembaga Swadaya Masyarakat GALAKSI (Gabungan Laskar Anti Korupsi) Kalimantan Barat, resmi melaporkan dinas PUPR dan Pokja V Biro pengadaan barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Barat ke Komisi Pemberantasan Korulsi (KPK). di Jakarta terkait dugaan korupsi Pengaturan Lelang Proyek pada Dinas PUPR Prov. Kalbar yang melibatkan Oknum Kepala Dinas PUPR selaku KPA, kepala bidang selaku PPK dan ketua Pokja V Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemda Kalbar serta sejumlah Kontraktor yang turut berkolusi dalam memenangkan tender lelang proyek yang bersumber dari dana APBD Kalbar tersebut. Rabu ( 20/2/2024).

Adapun salah satu permasalahan yang dilaporkan adalah adanya dugaan Korupsi Pada Anggaran APBD Provinsi Kalimantan Barat TA. 2024 serta APBD dua tahun sebelumnya, dengan membuat dan menambah aturan baru yang bertentangan dengan perpres pengadaan barang dan jasa serta surat edaran LKPP tentang pengadaan Barang dan Jasa.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Laporan resmi yang dilengkapi dan fakta itu di serahkan langsung sejumlah Pengurus LSM Gabungan Laskar Anti Korupsi kepada petugas pelayanan KPK RI. Kepada fihak Pelapor Petugas KPK RI menyatakan menerima Laporan tersebut dan akan segera menindak lanjutinya.

Dalam laporan tersebut LSM Galaksi Kalbar sebelumnya menerima laporan dari sejumlah Kontraktor di Kalimantan Barat mengenai pengaturan lelang Proyek di Dinas PUPR Kalbar. Dimana yang pemenangnya setiap tahun sudah diatur oleh Ketua Pokja V dan Kepala Dinas serta PPK Dinas PUPR Kalbar.

Baca Juga :  Hari Ke-3 Pesantren Ramadhan Lapas Pancur Batu, Dekan Fakultas Dakwah UIN SU Berikan Ceramah

Selama beberapa tahun terakhir permasalahan lelang Proyek di Dinas PUPR Kalbar sudah sangat meresahkan sejumlah kontraktor yang merasa di perlakukan tidak adil, karena pemenang proyek pasti orang-orang itu saja yang sudah menjadi langgaran setiap tahun. Yang memang sudah diatur dan dikondisikan sebelumnya oleh Ketua Pokja V Biro pengadaan barang dan Jasa Pemda Kalbar.

Selain melaporkan adanya Dugaan Korupsi Pengaturan Lelang Proyek juga sekaligus dilaporkan adannya perbuatan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) oleh Pimpinan Dinas PUPR dan Ketua Pokja V yang diduga menerima fee dari hasil memenangkan lelang proyek yang jumlahnya sangat fantastis setiap tahunnya, yang uang dari hasil Komitmen Fee pengaturan proyek tersebut di samarkan oleh oknum-oknum tadi untuk membuka sejumlah tempat usaha seperti tambak udang, membeli proferti, Rumah makan, Pencucian mobil hingga salon kecantikan. Hasil Investigas LSM Galaksi Kalbar berhasil menemukan sejumlah tempat usaha Oknum ASN ini yang disamarkan dengan nama orang lain.

Bahkan santer terdengar di Kalangan Pemda Kalimantan Barat, bahwa ada oknum ASN VIP di Pemda, hanya menjadi staf biasa tapi memiliki akses langsung ke Pimpinan Pemda Kalimantan Barat dan para kepala dinas yang memiliki kepentingan untuk memenangkan calon-calon kontraktornya masing masing dengan menggunakan cara-cara yang melanggar aturan.

Sehubungan dengan adanya keresahan dari masyarakat jasa konstruksi tentang lelang proyek yang dilaksanakan oleh LPSE Provinsi Kalimantan Barat yang menyalahi aturan dan banyak terdapat kejanggalan seperti saat peserta lelang mendaftar untuk sejumlah paket peningkatan Jalan Jalan Provinsi akalbar dan saat di log in dengan akun masing-masing ke website https://lpse.kalbarprov.go.id dan akan mengunduh dokumen tender ternyata mengalami error system gagal log in. Hal seperti ini selalu terjadi yang terindikasi adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oknum Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemda Kalimantan Barat.

Baca Juga :  Gugatan RS Eka Hospital Bekasi Terus Bergulir, Kuasa Hukum Tolak Kuasa Hukum PT Pelita di Persidangan

Adanya Kongkalikong dalam proses lelang Proyek di lingkungan Dinas PUPR Kalbar ini dinilai LSM Galaksi Kalbar akan menciptakan persaingan semu yang berdampak pada terjadinya tindakan persekongkolan jahat yang dilakukan oleh beberapa peserta lelang dengan Pokja yang secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses lelang itu sendiri.

Dikatakan LSM Galaksi Kalbar ,SaIah satu contoh indikator tersebut ditemukan pada proses Lelang Proyek T.A 2024 dimana ada beberapa paket di Dinas PUPR Provinsi Kalbar pada Bidang Bina Marga yang diatur dan dikondisikan oleh Kelompok Kerja (pokja) Pemilihan V Provinsi Kalimantan Barat yang diketuai bernama Dedy Sutomo yang terindikasi melanggar hukum.

Sejumlah penyedia jasa dengan dukungan LSM Galaksi Kalbar terpaksa melaporkan sejumlah oknum yang di duga terlibat dalam Pengaturan Lelang ini ke Lembaga Penegak Hukum di pusat agar bisa di tindaklanjuti tanpa pandang bulu dan dapat membongkar praktek lelang kotor ini sampai ke pengadikan. Apalagi tahun 2024 ini adalah tahun Politik Pemilihan Kepala Daerah yang tidak menutup kemungkinan dimanfaatkan untuk pengumpulan dana untuk pemenangan calon Kepala daerah.

Penulis : Samudra

Editor : Edi Red

Sumber Berita : Fikri

Berita Terkait

Satsamapta Polres Tanah Karo Gelar Patroli Dialogis di Wilayah Kabanjahe
Lapas Lubuk Pakam Gelar Porseni, Kobarkan Semangat Kemerdekaan
Semarak Sambut Hari Kemerdekaan, Rutan Perempuan Medan Gelar Porseni 2025
Dukung Asta Cita Presiden RI, Lapas Kelas IIB Siborongborong Bagikan Bansos Kepada Masyarakat Sekitar
DPP-SPKN Laporkan ke Polda Riau Dugaan Korupsi Kegiatan Sekretariat DPRD Riau Tahun 2024 Senilai Rp40 M dan Perjalanan Dinas Biasa  2025 Senilai Rp73 miliar
Rampal Bersiap Jadi Lautan Merah Putih! Korem 083/Baladhika Jaya Matangkan Persiapan HUT Ke-80 RI
DPR RI Komisi XIII dan KemenHAM Sumut Dorong Implementasi P5HAM di Medan
Dari Pangan Hingga Sekolah Rakyat, P5HAM Dikawal DPR RI dan KemenHAM Sumut
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 14 Agustus 2025 - 00:54 WIB

Boyolali Siaga! TNI, Polri, dan BPBD Gelar Apel Besar Hadapi Potensi Bencana

Kamis, 14 Agustus 2025 - 00:47 WIB

Perbaikan Saluran Air Terus Dikebut, Pasiops Satgas TMMD Reguler Ke-125 Kodim 0735/Surakarta Optimis Sasaran Selesai Tepat Waktu

Kamis, 14 Agustus 2025 - 00:42 WIB

Pernyataan Resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Terkait Aksi Unjuk Rasa

Kamis, 14 Agustus 2025 - 00:37 WIB

Meriahkan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI Ke-80, Korem Wijayakusuma Gelar Pameran Alutsista TNI

Rabu, 13 Agustus 2025 - 22:20 WIB

Semua Partai Kompak Setuju Makzulkan Bupati Pati Sudewo

Rabu, 13 Agustus 2025 - 21:31 WIB

Preman Hajar Orator Demo, Lima Orang Masih Ditahan

Rabu, 13 Agustus 2025 - 15:32 WIB

Bupati Sudewo Lengser! Pati Catat Sejarah Perlawanan Rakyat

Rabu, 13 Agustus 2025 - 14:35 WIB

Retrospeksi 80 tahun Indonesia Merdeka. Melawan Intoleransi Dengan Toleransi dan Kirab Merah Putih, Membumikan kembali Pancasila

Berita Terbaru