Nasional detik+ Jumat , 24/11/2013
Mereka berunjuk rasa memprotes sikap pemerintah yang dinilai tidak serius melakukan penanganan mitigasi bencana dampak banjir bandang.
ADVERTISEMENT
![banner 300x250](https://nasionaldetik.com/wp-content/uploads/2024/12/BANNER-DETIK-350-B.jpg")
SCROLL TO RESUME CONTENT
Para peserta turut melakukan aksi membakar ban di depan gerbang kantor bupati Aceh Tenggara, karena Pj Bupati tidak mau menemui mereka.
Koordinator aksi, Dahriansyah mengatakan, aksi mereka merupakan bentuk kepedulian terhadap para korban terdampak banjir di sejumlah wilayah Aceh Tenggara. Pihaknya melihat, tidak ada penanganan serta jaminan penanggulangan yang serius, serta terukur dilakukan oleh pemerintah daerah.
“Aceh Tenggara daerah rawan bencana, setiap tahun kejadian serupa terjadi berulang-ulang, tidak ada sedikit pun upaya pencegahan mitigasi yang dilakukan oleh oleh pemerintah,” kata Dahriansyah dalam orasinya, Jumat (24/11).
Dahriansyah menilai, anggaran daerah hanya difokuskan kepada penanggulangan pasca bencana, sementara untuk pencegahan mitigasi bencana tidak pernah dianggarkan.
Dirinya mencontohkan, upaya mitigasi yang harus dilakukan pemerintah melalui instansi terkait seperti restorasi lahan-lahan kritis, penanaman pohon di bantaran sungai, lahan yang curam dengan kemiringan tinggi dilarang untuk digarap, karena ini menjadi potensi longsor dan banjir bandang.
Selanjutnya Hairul Sukandi Selaku Korlap meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait harus melakukan normalisasi sungai yang memiliki potensi banjir sebelum terjadi musim hujan, dan melakukan pencegahan pembalakan liar atau ilegal logging.
“Pemerintah daerah harus membuat perda atau qanun terkait tata cara pembukaan lahan baru bagi perkebunan, jangan asal buka dan harus memperhatikan keselamatan lingkungan daerah rawan agar dijaga, jangan dirusak,” ucapnya.
Khairil Anuwar Selaku Ketua HmI komisariat FKIP UGL Aceh menegaskan, aksi mereka juga sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk berfikir dalam upaya pencegahan mitigasi bencana, setidaknya ada upaya pengurangan dampak jika terjadi bencana kembali.
Selain itu, kata Embun Selaku Ketua BEM Stkip US Kutacane, pemerintah daerah harus melakukan identifikasi desa-desa rawan bencana serta membuat kegiatan secara spesifik agar dapat mengurangi resiko bencana.
“Kalau ini dilakukan dan diserahkan kepada orang yang ahli dalam bidangnya , insyaallah secara bertahap desa rawan bencana akan termitigasi dari bencana dengan baik,” ungkapnya.
Dahrinsyah meminta, Pj Bupati Aceh Tenggara segera mengembalikan kebahagiaan masyarakat terdampak banjir, serta membuat kebijakan mengganti rumah mereka yang hancur .
“Kami tunggu gebrakan terbaru dari pemerintah daerah untuk mengantisipasi mitigasi banjir, dan mengembalikan kebahagiaan masyarakat agar hal serupa tidak terjadi lagi . Pungkas nya ( Dahrinsyah ).
