Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor mengikuti Rakornas Pengawasan Internal Tahun 2023.

Pakpak Bharat Sumut-Nasionaldetik,com.

Presiden RI, H Joko Widodo dijadwalkan akan membuka acara ini di Auditorium BPKP RI, Jakarta.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bupati Pakpak Bharat sendiri mengikuti acara ini melalui aplikasi virtual zoom di Ruang Rapat Garuda, Kopleks Kantor Bupati Pakpak Bharat.

Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal tahun 2023 ini dilaksanakan dengan mengambil Tema “Kawal Produktivitas untuk transformasi ekonomi”.

Presiden RI, H Joko Widodo meminta pengawasan internal oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berorientasi hasil. Presiden juga mengingatkan seluruh Pimpinan Kementerian, Lembaga, BUMN/D, dan Pemerintah Daerah untuk serius tindaklanjuti rekomendasi pengawasan BPKP.

Mencapai Indonesia Emas 2045 bukan hal mudah di tengah situasi global dan ekonomi dunia yang tidak mendukung. Presiden Joko Widodo ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBN/D dan di BUMN produktif dan memberi manfaat konkrit bagi masyarakat. “Cari uangnya sangat sulit, baik itu lewat pajak, pnbp, royalti, dividen, tidak mudah. Di sini pentingnya peran pengawasan. Cek langsung. Saya minta pengawasan itu orientasinya bukan prosedur, tapi hasilnya,” tegas Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Tahun 2023.

Berdasarkan Laporan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh kepada Presiden RI, sebanyak 43% program berpotensi tidak optimal mengungkit sasaran pembangunan pada daerah yang diuji petik. Di samping itu, terdapat potensi pemborosan alokasi belanja daerah sebesar 21% dari nilai anggaran.

Kami berharap komitmen pimpinan K/L/D dalam memberikan akses terhadap pengawasan intern serta menindaklanjuti rekomendasi dapat ditingkatkan, ujar Yusuf Ateh di hadapan 2.817 peserta yang mengikuti kegiatan.

Mendukung hal tersebut, Presiden RI, H Joko Widodo berpesan agar Pimpinan Pemerintah tidak mengabaikan rekomendasi dari BPKP.

Tangan BPKP itu sampai provinsi, kabupaten, kota, artinya bisa mengawal, mengawasi, mengarahkan, jelasnya.

Presiden sendiri berpendapat, pertumbuhan ekonomi Indonesia di G20 masuk ke dalam dua besar terbaik.

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2023 masih di atas 5%. Adapun inflasi turun ke angka 4%. Prestasi ekonomi makro yang baik, perlu didukung pengawasan pada sisi mikro. “Sebab itu, perkuat pengawasan internal. Jangan hanya jadi asesoris, tidak usah ada data yang ditutup-tutupi, jelas Presiden.

Rakornas Wasin 2023 ini juga menjadwalkan arahan yang akan disampaikan Deputi Kepala BPKP dan Irjen dari sejumlah Kementerian/Lembaga.

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor mengungkapkan, pentingnya pengawasan internal guna mengoptimalkan hasil program yang harus terus ditingkatkan.

Optimalisasi pengawasan tentu akan terus kita lakukan, ini sangat perlu guna memastikan seluruh program kita sampai dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat, jelas dia.

( Nur kennan Tarigan)