Nasional detik.com,PEKANBARU – Pemadaman listrik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir hingga Sabtu (23/05/2026) kembali menjadi sorotan masyarakat di Riau. Gangguan pasokan listrik yang berdampak pada aktivitas rumah tangga, pelaku usaha, hingga sektor pendidikan dinilai bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut kualitas pelayanan dan komunikasi publik kepada pelanggan.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPD Partai Rakyat Indonesia (PRI) Riau, Peri Akri, S.E., M.M., meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap pola kerja dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya dalam aspek komunikasi dan penyampaian informasi saat terjadi gangguan kelistrikan.
Menurut Peri Akri, masyarakat selama ini telah menjalankan kewajibannya sebagai pelanggan dengan baik, mulai dari kepatuhan pembayaran hingga mengikuti ketentuan yang berlaku. Karena itu, ketika terjadi gangguan pelayanan dalam waktu yang cukup panjang, masyarakat juga berhak memperoleh informasi yang cepat, jelas, dan terbuka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai, persoalan utama yang banyak dikeluhkan masyarakat bukan hanya pemadaman itu sendiri, tetapi lambatnya penyampaian informasi yang membuat masyarakat tidak memiliki kepastian.
“Masyarakat bisa memahami jika terjadi gangguan teknis. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika informasi yang diterima lambat, tidak jelas, atau berubah-ubah. Komunikasi kepada publik harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan,” ujar Peri Akri.
Peri menegaskan bahwa pelayanan modern tidak cukup hanya fokus pada pemulihan teknis, tetapi juga harus didukung oleh sistem komunikasi yang profesional dan responsif. Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan pemberitahuan yang cepat mengenai penyebab gangguan, estimasi waktu pemulihan, wilayah terdampak, hingga perkembangan penanganan secara berkala.
Ia bahkan meminta manajemen melakukan evaluasi terhadap bidang yang bertanggung jawab terhadap komunikasi publik apabila dinilai tidak mampu menjalankan fungsi pelayanan informasi secara optimal.
“Jika sistem komunikasi kepada masyarakat tidak berjalan efektif, maka perlu dilakukan evaluasi serius. Bila diperlukan, lakukan penyegaran dan tempatkan bidang humas yang lebih kompeten, lebih cepat merespons, serta mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat,” tegasnya.
Peri juga menyoroti dampak nyata yang dirasakan masyarakat akibat pemadaman berkepanjangan. Menurutnya, pelaku usaha yang bergantung pada listrik mengalami potensi kerugian operasional, sementara masyarakat umum kehilangan kenyamanan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Ia berharap kejadian ini menjadi momentum perbaikan menyeluruh, bukan hanya dari sisi teknis jaringan, tetapi juga budaya pelayanan dan kecepatan komunikasi kepada publik.
“Ke depan, masyarakat tidak hanya membutuhkan listrik yang cepat pulih, tetapi juga kepastian informasi. Pelayanan yang baik adalah ketika masyarakat merasa diperhatikan, diberi penjelasan, dan mendapatkan respons yang profesional,”
Selain menyoroti kualitas pelayanan dan komunikasi publik, Ketua DPD Partai Rakyat Indonesia (PRI) Riau, Peri Akri, S.E., M.M., juga mengingatkan bahwa apabila gangguan pelayanan berlangsung berulang dan menimbulkan kerugian yang dirasakan secara luas tanpa adanya penjelasan maupun mekanisme penanganan yang memadai, maka tidak menutup kemungkinan munculnya tuntutan kolektif dari masyarakat terdampak.
Menurut Peri, kepercayaan publik terhadap pelayanan kelistrikan harus dijaga melalui transparansi, kecepatan respons, serta kepastian informasi kepada pelanggan.
“Saya berharap persoalan ini segera ditangani dengan baik. Namun jika masyarakat merasa dirugikan secara luas dan tidak mendapatkan kepastian pelayanan maupun komunikasi yang memadai, tentu potensi munculnya langkah kolektif atau aspirasi hukum dari masyarakat bisa saja terjadi. Karena itu, evaluasi dan perbaikan pelayanan harus menjadi prioritas,” ujar Peri Akri.
Ia menambahkan, langkah yang paling penting saat ini bukan memperdebatkan siapa yang salah, melainkan memastikan pemulihan berjalan cepat, penyampaian informasi dilakukan secara terbuka, dan masyarakat mendapatkan kepastian pelayanan.
Peri juga kembali menekankan agar manajemen memperkuat sistem komunikasi publik dan melakukan evaluasi terhadap bidang humas apabila dinilai belum mampu menjalankan fungsi pelayanan informasi secara efektif.
“Jangan sampai masyarakat merasa ditinggalkan tanpa informasi. Pelayanan publik harus hadir dengan komunikasi yang cepat, transparan, dan profesional. Jika tidak berjalan optimal, evaluasi hingga pergantian personel pada bidang terkait menjadi hal yang wajar untuk dilakukan demi peningkatan kualitas layanan,” tutupnya.
