sebagai calon penerima Abdi Bakti Tani tahun 2023

Aceh Tenggara Nasionaldetik.com- Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian (SMK PP) Negeri Kutacane kembali terpilih sebagai calon penerima Abdi Bakti Tani tahun 2023

Kepala Sekolah SMK PP Negeri Kutacane, Muhammad, S.P., M.P., pada Sabtu (10/6/2023) menyampaikan, kegiatan abdi bakti tani diselenggarakan oleh biro organisasi kementerian pertanian RI setiap 2 tahun sekali untuk mengukur pelayanan publik unit kerja pelayanan publik (UKPP) sesuai dengan permentan nomor 13/Permentan/KP.450/3/2015.

Lanjutnya, yang sudah diinput dan dievaluasi sejak Maret 2023 dimulai dengan pemilihan ditingkat provinsi Aceh oleh biro organisasi kantor Gubernur menunjuk 5 UPTD dilingkup Distanbun Aceh dan yang dinyatakan lolos seleksi.

Hanya 3 UPTD lingkup Distanbun yaitu SMK PP Negeri Saree, SMK PP Negeri Kutacane dan BPSBTPH.

Ketiga UPTD ini terus disupport oleh Kadistanbun Aceh Cut Huzaimah, S.P., M.P dan terus melakukan sosialisasi, inovasi, peningkatan pelayanan publik.

“SMK PP Negeri Kutacane sejak tahun 2019 telah meraih abdi bakti tani percontohan dari menteri pertanian dan tahun 2021 meningkat meraih abdi bakti berprestasi utama,” tuturnya.

“Tahun ini berupaya meraih kembali prestasi tersebut, dan sudah lolos tahap awal, presentasi, pengisian data Google form,” ujar Muhammad.

Dijelaskan, kali ini peraih education award tahun 2016 ini dari IHRD Jakarta, dan peraih literasi award dari GMB tahun 2020 kini terus berupaya membangun program Edu Agro Park di sekolah untuk kemandirian sekolah yang bergerak untuk SDM pertanian, membangun unit usaha, teaching factory, label halal bagi produk SMK PP Kutacane bersama LPPOM MUI Aceh, serta sekolah ini juga sudah dikukuhkan BLUD dengan surat keputusan gubernur Aceh. Untuk abdi bakti tani kali ini mengambil tema atau inovasi pelayanan publik Edu Agro Park.

“Pelayanan publik dan keterbukaan publik terus dilaksanakan bekerja sama dengan wartawan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM),” imbuhnya.

Terpercaya serta tranparansi anggaran untuk pelayanan publik dan dalam upaya sebagai kawasan wilayah bebas korupsi (WBK) bersama Inspektorat, Kepolisian Kejaksaan, Wartawan dan LSM.

“Kami selalu bermitra untuk pencegahan pungli, serta pengawasan tata kelola keuangan. Pengembangan visi dan misi sekolah, pengumuman layanan, alumni dan ketahanan pangan,” pungkasnya. (Sa)