Nasionaldetik.com,—6 JANUARI 2026 Pembangunan Listrik Desa (Lisdes) di Kalimantan Barat kini berada di bawah sorotan tajam. PLN Wilayah Kalbar diduga kuat sengaja memelihara proyek mangkrak dan fiktif demi memuluskan pencairan anggaran baru setiap tahunnya. Praktik ini dinilai sebagai pola korupsi sistematis yang mengorbankan hak rakyat di beranda terdepan NKRI.
Terduga pelaku adalah manajemen PLN Wilayah Kalbar dalam ranah perencanaan anggaran, yang kini dituntut untuk diaudit oleh KPK dan BPK atas desakan Ormas GPN 08 dan masyarakat terdampak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dugaan korupsi melalui modus proyek fiktif (Desa Neraci Jaya & Sungai Bugau) dan proyek mangkrak (Desa Sungai Kelik). PLN diduga lebih mementingkan pengajuan anggaran baru daripada menuntaskan kewajiban proyek tahun 2023.
Fokus utama berada di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang.
Ketidakberesan ini terdeteksi sejak siklus anggaran 2023 hingga awal 2026, di mana proyek yang seharusnya selesai justru dibiarkan terbengkalai.
Diduga ada upaya manipulasi perencanaan untuk terus menyerap anggaran negara. PLN berdalih pada masalah teknis kapasitas mesin yang tidak logis, demi menghindari kewajiban menyalakan listrik ke rumah warga.
Pola dilakukan dengan membangun infrastruktur “setengah hati” (hanya tiang tanpa kabel, atau kabel tanpa arus). Padahal, solusi teknis hanya membutuhkan penarikan jaringan sepanjang 6 km ke Balai Karangan yang jauh lebih efisien secara biaya.
Pernyataan Kritis Wakil Ketua Ormas GPN 08 DPD Kalimantan Barat, Arbudin Jauharie, menegaskan bahwa PLN tidak boleh bersembunyi di balik alasan teknis yang dibuat-buat.
“Ini bukan sekadar masalah teknis mesin, ini adalah indikasi kejahatan anggaran. Bagaimana mungkin proyek 2023 belum tuntas, tapi anggaran baru terus dikucurkan? Kami menduga perencanaan ini sengaja dibuat ‘cacat’ agar menjadi lahan basah korupsi. Rakyat di perbatasan sudah cukup menderita dengan tanah sawit yang digusur tanpa hasil listrik,” tegas Arbudin.
Rakyat Jatuh Tertimpa Tangga
Masyarakat di perbatasan kini menanggung kerugian ganda. Selain kegelapan yang tak kunjung usai, lahan sawit produktif milik warga telah dibersihkan demi jalur kabel yang nyatanya tidak dialiri listrik. Negara telah mengeluarkan miliaran rupiah, namun hasilnya hanya deretan tiang besi tak berguna yang menjadi monumen kegagalan PLN.
Tuntutan Penegakan Hukum
Hingga berita ini diturunkan, manajemen PLN Kalbar memilih bungkam seribu bahasa. Ketidakhadiran PLN dalam memberikan klarifikasi semakin memperkuat dugaan adanya hal yang ditutup-tupi.
Kami mendesak:
KPK segera memanggil pimpinan perencanaan PLN Kalbar.
BPK melakukan Audit Investigatif menyeluruh terhadap alokasi dana Lisdes di Kabupaten Sintang.
Kementerian BUMN mengevaluasi kinerja jajaran direksi PLN Kalbar yang dianggap gagal total mengelola proyek strategis nasional di wilayah perbatasan.
Dewan Pimpinan Daerah GPN 08 Kalimantan Barat
Tim Redaksi Prima
