Nasionaldetik.com,— Kasus dugaan penggelapan uang rekrutmen tenaga non-ASN senilai puluhan hingga ratusan juta yang menyeret nama oknum pegawai aktif Dishub DKI Jakarta, Dewi Theresia Munthe, semakin memantik kemarahan publik.
Bagaimana tidak, dalam pengakuannya sendiri kepada LSM KCBI, Dewi mengakui bahwa dirinya telah menerima uang dari sekitar 15 korban, dan bahkan secara terbuka menyebut, “Saya ini preman berseragam di Dishub DKI Jakarta.”
Pernyataan tersebut mengguncang publik dan mempermalukan institusi pemerintah yang seharusnya menjadi teladan dalam pelayanan publik.
Namun, yang lebih mengejutkan lagi — Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta memilih bungkam saat awak media konfirmasi via WhatsApp.
Tidak ada keterangan resmi, tidak ada langkah tegas, seolah kasus besar ini bisa disapu di bawah karpet.
Sikap diam Kadishub DKI Jakarta itu kini menimbulkan dugaan kuat adanya upaya pembiaran atau bahkan “main mata” dengan pelaku.
“Diamnya pimpinan adalah bentuk ketidakberanian. Jika tidak segera bertindak, maka publik akan menilai Kadishub ikut melindungi oknum,” ujar salah satu sumber internal LSM KCBI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) pun bergerak cepat.
Melalui Ketua Umum Joel Barus, lembaga ini resmi melaporkan kasus tersebut ke Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Inspektorat Kementerian Perhubungan.
Langkah ini dilakukan agar oknum berseragam yang mengaku preman itu ditindak secara tegas dan transparan.
“Kami menilai kasus ini sudah mencederai martabat ASN dan mempermalukan institusi Dishub. Jika pimpinan tidak berani menindak, kami akan mendorong aparat penegak hukum untuk turun tangan,” tegas Joel Barus.
KCBI juga mendesak Inspektorat dan Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap praktik-praktik kotor di tubuh Dishub DKI, karena indikasi adanya jaringan calo dan penyalahgunaan jabatan sudah sangat nyata.
Kini publik menunggu, apakah Kadishub DKI Jakarta akan tetap bersembunyi di balik diamnya, atau berani tampil tegas membersihkan lembaganya dari oknum preman berseragam yang memperdagangkan jabatan dan mempermalukan pemerintah.
Tim Redaksi
