Pontianak,Kalbar // Nasional detik.com, — Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) mengambil langkah cepat dalam menangani kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) yang dialokasikan kepada Yayasan Mujahidin Pontianak. Informasi ini disampaikan oleh Plh Kasi Penkum Kejati Kalbar, Rudy Astanto, kepada Media pada Selasa (4/11).
Menanggapi perkembangan ini, Hadysa Prana Ketua Umum DPP LSM MAUNG menyatakan, “Kami dari DPP LSM MAUNG sangat mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh Kejati Kalbar dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana hibah Mujahidin ini. Kami berharap agar proses hukum berjalan transparan dan akuntabel, serta semua pihak yang terlibat, tanpa terkecuali, dapat segera dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku. Keadilan harus ditegakkan untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum tetap terjaga.”
Rudy Astanto menjelaskan bahwa percepatan penanganan kasus ini termasuk tahapan-tahapan proses hukum yang sedang dilakukan oleh Kejati Kalbar. Langkah ini sekaligus menepis anggapan bahwa penanganan kasus hibah Pemprov Kalbar ke Yayasan Mujahidin Pontianak berjalan lambat atau berpotensi dihentikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kasus ini, yang terindikasi melibatkan mantan Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji, saat ini masih dalam tahap penyidikan. Lebih dari 30 saksi telah dipanggil untuk memberikan keterangan, termasuk keterangan dari ahli.
LSM MAUNG akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Kami tidak akan membiarkan adanya upaya untuk memperlambat atau menghentikan proses hukum. “Keadilan harus ditegakkan seadil-adilnya. Kami akan terus memantau dan memberikan dukungan kepada Kejati Kalbar agar kasus ini dapat diselesaikan dengan transparan dan akuntabel. Jangan main main dengan hukim, karena kami tidak akan tinggal diam!” Tutup orang nomor satu di DPP LSM MAUNG
Publisher : TIM / RED
Penulis : TIM MAUNG
