Nasional detik.com, Bandar Lampung – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Konsorsioum Pengawasan Audit Independen (KPAI-RI) Provinsi Lampung menyoroti dugaan praktik korupsi di Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung . Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua LSM KPAI-RI Provinsi Lampung, M. Yunus Alamsyah, dalam konferensi pers yang digelar di kantor LSM tersebut, Senin (15/3).
M. Yunus Alamsyah mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi awal terkait pengelolaan Anggaran Sekretariat DPRD kota bandar Lampung . Hasilnya, ditemukan sejumlah indikasi penyimpangan yang diduga kuat merupakan tindakan korupsi. Beberapa temuan tersebut meliputi ketidaksesuaian laporan Keuangan , transaksi mencurigakan, serta perjalanan Dinas yang tidak sesuai ketentuan .
“Kami menemukan adanya indikasi korupsi yang cukup serius di Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung. Praktik-praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung,” tegas M. Yunus Alamsyah. 
ADVERTISEMENT
![banner 300x250](https://nasionaldetik.com/wp-content/uploads/2024/12/BANNER-DETIK-350-B.jpg")
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi temuan tersebut, KPAI-RI Provinsi Lampung berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Bandar Lampung dan halaman kantor Kejati Lampung dalam waktu dekat. Aksi ini bertujuan untuk mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum agar segera menindaklanjuti dugaan korupsi Terkait Anggaran Perjalanan dinas 2023 hingga 2024. Selain itu, LSM ini juga akan menyerahkan seluruh bukti yang telah dikumpulkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi Lampung
“Kami tidak akan tinggal diam, paska idul Fitri kami dari KPAI RI segera berangkat ke Jakarta untuk menyerahkan berkas temuan kami ke KPK , disisi lain Masyarakat Lampung berhak mengetahui kebenaran dan mendapatkan keadilan. Kami mendesak agar Aph segera mengambil langkah tegas untuk MengAudit serta mengusut tuntas kasus ini,” tambah M. Yunus Alamsyah.
Sampai berita ini diturunkan, pihak Sekretariat DPRD kota bandar Lampung belum memberikan tanggapan resmi terkait temuan dan rencana aksi yang digulirkan oleh KPAI-RI.
Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat diharapkan terus memantau perkembangan kasus ini, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan di Provinsi Lampung.
*
#KPAIRI #DPRDBandarlampung #AntiKorupsi #TransparansiKeuangan #Lampung
